Selain itu, jalan menuju desa-desa wisata terus diperkeras agar dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
BACA JUGA:Rudy Mas'ud Lantik Sembilan Pejabat Eselon II, Sisanya Masih Dijabat Plt
Dukungan lainnya berupa penyediaan layanan kelistrikan melalui jaringan PLN dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat dan penguatan jaringan komunikasi dan digitalisasi.
Serta penyediaan fasilitas penunjang seperti pusat informasi wisata, penginapan, dan jalur wisata yang aman.
Selain pengembangan kawasan 3T, Dispar Kaltim juga terus mendorong pengembangan destinasi unggulan yang memiliki nilai konservasi.
Salah satunya Geopark Karst Mangkalihat yang dijadwalkan menjalani tahap verifikasi nasional pada awal Juli 2026.
Ririn berharap, proses tersebut berjalan lancar sehingga kawasan karst yang menjadi salah satu kekayaan alam Kalimantan Timur itu dapat semakin dikenal luas dan menjadi daya tarik wisata unggulan.
"Geopark Karst Mangkalihat saat ini akan memasuki tahap verifikasi nasional. Kami berharap seluruh prosesnya berjalan lancar agar potensi destinasi ini semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga menjadi daya tarik wisata unggulan Kalimantan Timur," ujarnya.
BACA JUGA:Pemprov Kaltim Investasikan Rp250 Miliar Bangun Gedung Jantung Terpadu
Menurut Ririn, pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi bagian dari proses penilaian, termasuk penguatan tata kelola kawasan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata berbasis konservasi.
Di sisi lain, pemerintah terus membangun ekosistem pariwisata melalui penyusunan regulasi yang mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, fasilitasi promosi daerah, percepatan digitalisasi layanan, hingga penguatan kerja sama lintas sektor.
Pelaku usaha juga didorong meningkatkan kualitas pelayanan, menghadirkan inovasi produk wisata dan ekonomi kreatif, memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, serta menerapkan prinsip usaha yang ramah lingkungan.
Dalam paparannya, Ririn turut memperkenalkan pendekatan kolaborasi Hexahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, serta dukungan regulasi sebagai fondasi pembangunan pariwisata yang berdaya saing.
Ririn menilai keberhasilan pengembangan pariwisata tidak akan terwujud apabila setiap pihak berjalan sendiri-sendiri.
Seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan langkah agar pembangunan destinasi mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
"Keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh mitra menjadi kunci dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.