KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kutim mengalami keterbatasan stok bahan bakar minyak (BBM). Khususnya untuk jenis non-subsidi seperti Pertamax.
Kondisi tersebut dikeluhkan karena pasokan dinilai tidak mencukupi kebutuhan harian.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadhani, mengatakan persoalan distribusi BBM sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan BPH Migas.
“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan distribusi BBM."
BACA JUGA:Langkah Baru Distransnaker Kutim, Perselisihan Kerja Bisa Dilaporkan Secara Digital
"Kami hanya bisa menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan kepada pihak terkait,” ujarnya, Selasa 12 Mei 2026.
Menurut Nora, keterbatasan pasokan BBM tidak hanya terjadi di Kutai Timur, tetapi juga dirasakan di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur hingga tingkat nasional.
Situasi tersebut disebut berkaitan dengan mekanisme distribusi dan penyesuaian harga BBM.
Ia mencontohkan, BBM jenis Pertamax yang harganya tidak mengalami kenaikan justru mulai sulit ditemukan di sejumlah SPBU akibat pasokan yang terbatas.
“Di lapangan stoknya terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi. Ini yang akhirnya memunculkan antrean dan keluhan,” jelasnya.
Pihak SPBU, lanjut Nora, juga telah menyampaikan bahwa kuota BBM yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan konsumen di daerah.
BACA JUGA:Polres Kutim Matangkan Dapur SPPG, Targetkan 3.000 Porsi Makanan per Hari
Namun, pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi terkait jumlah distribusi yang diberikan.
Sebagai langkah penanganan, Disperindag Kutim terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina melalui manajer area penjualan yang membawahi wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat dan kondisi di lapangan agar dapat menjadi perhatian dalam distribusi BBM ke daerah,” katanya.