“Kalau kami harus mengantre ke Kilo (Balikpapan Utara), itu jaraknya jauh dan antrenya lama sekali. Bisa-bisa barang kami keburu busuk di jalan,” ujarnya.
BACA JUGA: Ekonomi Balikpapan Tumbuh 10,24 Persen, DPRD Ingatkan Bahaya Ketergantungan Industri
BACA JUGA: Air Bersih hingga Anggaran Disorot, Evaluasi LKPJ Mulai Sentuh Layanan Dasar
Selain itu, aturan yang melarang pembelian solar subsidi menggunakan jerigen membuat petani semakin kesulitan. Membawa traktor langsung ke SPBU juga dinilai tidak memungkinkan.
Dalam kondisi seperti ini, Agus berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Balikpapan dan Pertamina untuk menjamin keberlangsungan usaha petani.
Ia menawarkan dua solusi utama, yakni menurunkan harga dexlite atau memperluas distribusi solar subsidi hingga menjangkau wilayah Balikpapan Timur.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya skema khusus bagi petani agar dapat mengakses BBM subsidi secara legal dan lebih mudah.
BACA JUGA: Bergantung 2 Waduk, PTMB Balikpapan Ungkap Ancaman Nyata Krisis Air 'Kota Minyak'
BACA JUGA: Harga Plastik Naik, Wakil Wali Kota Balikpapan Sarankan UMKM Pakai Daun
“Kami butuh jalur khusus atau sistem verifikasi, misalnya pakai kartu untuk petani. Ini kan untuk traktor, bukan untuk disalahgunakan,” katanya.
Menurut Agus, waktu menjadi faktor krusial dalam aktivitas pertanian. Upaya mencari BBM subsidi justru bisa menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk produksi dan distribusi hasil panen.
“Kami butuh uang untuk putaran modal lagi. Kalau maksa cari solar subsidi, habis makan waktu. Sementara dexlite, terlalu mahal,” pungkasnya.