Ia mengingatkan, demonstrasi memang merupakan hak konstitusional warga negara, namun bukan satu-satunya cara dalam menyampaikan pendapat.
BACA JUGA: Brimob Kaltim Gerakkan Pasukan ke Samarinda, Antisipasi Eskalasi Aksi 21 April
BACA JUGA: Siaga Aksi 21 April, Pemprov Kaltim Gelar Simulasi Keamanan hingga Pasang Kawat Berduri
“Aksi ini kan hak konstitusi teman-teman rakyat. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya disampaikan. Kalau mau lewat aksi bisa, tapi lewat forum-forum diskusi juga bisa,” kata dia.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah lebih proaktif dalam membuka kanal komunikasi yang inklusif dan responsif.
Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui dialog yang produktif, tanpa harus selalu berujung pada mobilisasi massa di jalan.
“Kalau ruang dialog ini dibuka dengan baik, saya kira tidak semua harus turun ke jalan. Banyak hal bisa diselesaikan lewat komunikasi yang sehat,” pungkasnya.