Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memastikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah menjalin komunikasi dengan pihak terkait.
BACA JUGA: Bupati Kutim Bidik Dukungan Pusat untuk Bangun Infrastruktur Strategis
BACA JUGA: Permukiman Batu Ampar Rawan Kebakaran, Pemkab Kutim Akan Benahi Total
Ia menyebut, koordinasi akan dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan pengajuan program dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ini kewenangan BWS, bukan kewenangan kami. Tapi kita butuh itu,” ujar Ardiansyah.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa sejumlah wilayah di Kutim masih menghadapi persoalan serius terkait jaringan irigasi, terutama di Kecamatan Long Mesangat dan Kaubun.
Dengan kondisi tersebut, pemanfaatan SIPURI dinilai menjadi langkah strategis bagi Kutim untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang berada di luar kewenangan langsung pemerintah kabupaten.