Tangani Corona, Pemkot Balikpapan Usulkan Rp 240 Miliar ke DPRD

Kantor Pemkot Balikpapan. (Ilustrasi/Hafizh) -- Balikpapan, Disway Kaltim – Pemkot Balikpapan mengusulkan Rp 240 miliar ke DPRD Balikpapan. Usulan anggaran tersebut untuk tiga program. Yaitu penanganan corona, kesehatan, dan bantuan sosial. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan, usulan anggaran tersebut juga digunakan untuk pemulihan ekonomi dampak corona. Sehingga, perekonomian Kota Minyak bisa bertahan. “Direncanakan ada program recovery perekonomian. Program akan disinkronkan dengan Pemerintah Pusat,” jelas Rizal, Ahad (12/4). Semula pemkot ingin mengalokasikan Rp 70 miliar. Kemudian, pemkot bersama DPRD Balikpapan telah menyampaikan perubahan pergeseran anggaran terkait penanganan dan dampak corona kepada pemerintah pusat. Menurutnya, tim anggaran pemkot menghitung semua kebutuhan yang akan dialokasikan. “Akan dibahas dengan DPRD. Tinggal dihitung kembali apakah semua belanja fokus pada Rp 240 miliar,” urainya. Selain menghitung ulang, Rizal bakal menyesuaikan dengan program Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kaltim. Sehingga anggaran yang dialokasikan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan Syukri Wahid membenarkan usulan Rp 240 miliar itu. Anggaran itu dialihkan untuk kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan insentif dunia usaha khususnya UMKM. “Program kesehatan misalnya diarahkan pada pengamanan wabah, rumah sakit, pembelian alat pelindung diri, rapid test dan lainnya. Kemudian jaringan pengamanan sosial itu dengan memberikan talangan bantuan langsung kepada warga yang terdampak selama tiga bulan,” ucap Syukri. Namun demikian, pemkot maupun DPRD masih menunggu skema rasionalisasi anggaran sesuai arahan pusat. “Totalnya Rp 240 miliar. Bukan hanya APBD kota, tapi APBD provinsi dan APBN,” imbuh Syukri. Ia menambahkan, pemkot akan mengajukan skema rasionalisasi dalam pekan ini ke DPRD. “Dibahas segera agar bisa ditanggulangi pada bulan ini,” ucapnya. Sebagai informasi, APBD 2020 telah ditetapkan sekitar Rp2,7 triliun. Dari anggaran tersebut, beberapa kegiatan dan pos anggaran di DPRD maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkot dialihkan untuk penanganan dan pencegahan corona. (fey/hdd)