SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Program Probebaya yang dicanangkan Pemkot Samarinda menuai banyak pembahasan.
Salah satunya disampaikan Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.
Ia mengkritisi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang selama ini digaungkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Kritik tersebut disampaikan Iswandi dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya tanpa AH, Bisa?” yang digelar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) , Minggu (15/2/2026) lalu.
Iswandi menilai Probebaya merupakan program yang baik dan layak dilanjutkan.
BACA JUGA:Resmi Beroperasi, SPPG Bhayangkari Samarinda Jangkau 2.154 Siswa dan 400 Penerima Posyandu
Namun masih membutuhkan banyak pembenahan mendasar. Agar tidak dipersepsikan semata sebagai program distribusi dana.
“Pembangunan berbasis micro targeting kalau sekarang masih dipahami masyarakat sebagai dapat duit jalankan. Padahal ini bukan program personal dan bukan sekadar program bagi-bagi dana,” ujar Iswandi.
Ia menegaskan, Probebaya merupakan kebijakan yang diatur dalam peraturan wali kota (perwali).
Sehingga siapapun wali kotanya ke depan wajib memperbaiki dan menyempurnakan sistem pelaksanaannya.
Iswandi kemudian memaparkan enam hal krusial yang menurutnya harus dibenahi agar Probebaya benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pertama, penguatan akuntabilitas. Ia menilai persoalan paling krusial saat ini adalah pelaksanaan program yang masih terlalu berfokus pada penyerapan dana di tingkat RT.
“Transparansi dampak riil masih sulit diukur. Harusnya micro targeting itu jelas, berapa rumah yang menerima manfaat. Minimal ada kewajiban publikasi, misalnya papan informasi di RT, agar tidak terjadi elite capture. Ini kan demokrasi mikro,” tegasnya.
BACA JUGA:Tanggapi Keluhan Air PDAM yang Keruh, Begini Respons Wali Kota Andi Harun