Abdul Rasid. (Bayu/DiswayKaltim) ========================
Pemkab-DPRD Kukar Harus Segera Bikin Kebijakan Politis BersamaKukar, Diswaykaltim.com – Pasien positif wabah virus corona atau covid-19 di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini sudah mencapai 20 orang. Bahkan satu diantaranya sudah meninggal dunia. Yakni di Kota Balikpapan. Selama pencegahan virus tersebut. Sejumlah daerah telah melakukan terobosan dan solusi selama lockdown dilakukan masyarakat. Seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Telah menggratiskan pembayaran air PDAM pada bulan April 2020 ini. Kemudian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan membagikan sembako gratis bagi warga kurang mampu serta memotong insentif Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya. Serta akan memberikan bantuan sosial bagi 14 ribu kepala keluarga (KK). Bahkan di Kota Bontang. Siap memberikan santunan Rp 500 perbulan kepada warga kurang mampu yang terdampak akibat wabah covid-19. Termasuk menganggarkan Rp 50 miliar di APBD-Perubahan 2020. Dengan memotong belanja kegiatan daerah di Pemkot Bontang. Dan itu sudah disepakati bersama DPRD Bontang. Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum ada satupun kebijakan politis yang ditelurkan terkait kebutuhan dasar masyarakat. Sejauh ini, Bupati hanya lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang bersifat himbauan dan fasilitasi lokasi penanganan. Meski belakangan ini Pemkab Kukar bersama TNI-Polri dan sejumlah relawan telah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi. Termasuk menggratiskan tagihan PDAM bagi 81 ribu sambungan. Namun, kesan lambannya gerak Pemkab Kukar ini disoroti pula oleh masyarakat, terutama mereka yang terdampak kebijakan harus berdiam dirumah dan kehilangan penghasilan harian. “Kami bayar kontrakan bagaimana? Keluar rumah saja tidak boleh. Siapa yang mau bayarkan kontrakan kalau tidak kerja?,” singgung Udin, warga Kukar dalam akun sosial media (sosmed)-nya. Menanggapi permasalahan ini, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid langsung angkat bicara. Ia meminta agar Pemkab Kukar segera melakukan pembahasan lebih teknis mengenai penanganan dampak covid-19, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan program anggaran. Menurut Rasid, ada porsi pekerjaan yang harus dipercayakan kepada instansi teknis, ada porsi pekerjaan lainnya juga yang harus diperankan sesuai jabatan dan fungsi. “Kita (DPRD Kukar,Red) siap kapan pun untuk membahas penanganan terkait dampak corona ini bersama Pemkab Kukar. Masyarakat kan pasti butuh solusi kongkrit Pemerintah Daerah nih. Bukan lagi sebatas himbauan” tegas Rasid kepada Disway Kaltim, Rabu (1/4/2020) pagi. Ia tidak ingin nanti kesannya Kukar dipandang lambat membuat solusi, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu di Kukar karena sebagian besar hanya berharap pada penghasilan harian. “Masyarakat juga butuh makan buat hidup, butuh bahan pangan, butuh ketersediaan obat-obatan dan sebagainya, itu kan harus ada laporannya terkait itu. Ayo kita bahas segera. Apa yang bisa kita bantu untuk kita anggarkan, ayo kita anggarkan. Ini harus kita bahas cepat. Kami siap bantu" pungkas Rasid. (byu)