PPU, NOMORSATUKALTIM - Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) menjadi tantangan terbesar bagi Pemkab PPU dalam melaksanakan program pembangunan.
Hal ini diungkapkan secara terus terang oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, saat penutupan gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kaltim XVII 2025, beberapa waktu lalu.
"Terus terang saja di tengah pemotongan TKD kami, memang ini menjadi tantangan terbesar kami dalam pembangunan," katanya.
BACA JUGA:Berau Coal Mantapkan Komitmen Bangun SDM Berau, Cetak 72 Lulusan Politeknik Siap Kerja
Kendati demikian, muncul harapan baru setelah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni untuk menghadiri acara tersebut.
"Pak Gubernur Kaltim itu mewakilkan Bu Sekda. Tentu saja membawa harapan besar kepada kami," tambahnya.
Kehadiran Sri Wahyuni dinilai sangat signifikan karena secara otomatis menjabat sebagai Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.
BACA JUGA:Wabup Mahulu Hadiri Rakor Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026
"Otomatis berarti sudah ada yang pasti-pasti yang dibawa," tegasnya.
Katanya, Kabupaten PPU menjadi salah satu daerah yang paling terpukul akibat pemotongan TKD.
Oleh karena itu, kehadiran langsung Ketua TAPD Kaltim ini memberikan angin segar dan harapan besar bagi jajaran pemerintah daerah.
"Kami yang merasa TKD kami salah satu daerah yang paling terpukul dengan adanya pemotongan TKD ini, dengan kehadirannya (Sekda Kaltim) diberikan harapan. Karena langsung Ketua TAPD yang diutus oleh Pak Gubernur," lanjutnya.
BACA JUGA:Pemkab PPU Dorong Aksi Cepat Identifikasi Titik Rawan di Empat Kecamatan
Harapannya, kehadiran pimpinan TAPD Kaltim yakni Sri Wahyuni dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi di Kabupaten PPU di balik merosotnya anggaran.
"Sehingga tahu apa sih sebetulnya yang harus diisi di Kabupaten PPU ini," pungkas Mudyat.