Meski demikian, Sri mengaku belum bisa menyebutkan daftar resmi OPD tersebut karena proses evaluasi masih berjalan hingga menjelang penutupan tahun anggaran.
"Masih banyak. Karena ini kan baru di bulan ke-2 setelah anggaran perubahan. Kita baru bisa merealisasikan anggaran perubahan di bulan November. Jadi ini masih bergerak dan akan terus kita lihat sampai akhir Desember,"jelasnya.
Pemprov Kaltim saat ini menempatkan serapan anggaran sebagai tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja kepala perangkat daerah.
BACA JUGA:Banjir Sumatera Bisa Berpotensi Terjadi di Kaltim, Jatam Ingatkan Hal Ini Kepada Pemerintah
Sri menegaskan bahwa setiap kepala OPD bertanggung jawab penuh terhadap capaian realisasi anggaran masing-masing.
BACA JUGA:Menuju 70 Persen Energi Terbarukan 2045, Kaltim Andalkan 6 Refinery B40
OPD yang dianggap tidak mampu melakukan penyerapan secara optimal akan mendapatkan penilaian khusus dalam evaluasi akhir tahun.
"Inspektorat menyampaikan bahwa bagi daerah atau OPD yang tidak mampu melakukan penyerapan tentu ada penilaian. Ini terkait penilaian kinerja kepala perangkat daerah," ungkap Sri.
Sri menilai bahwa serapan anggaran bukan hanya soal menuntaskan belanja, tetapi juga mencerminkan efektivitas program kerja pemerintah daerah.
Realisasi anggaran yang lambat dapat berdampak pada pelayanan publik, keterlambatan output program, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dia juga menyampaikan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat memengaruhi fleksibilitas Pemprov dalam memanfaatkan peluang tambahan anggaran atau kebijakan fiskal lain pada akhir tahun.
Karena itu, Pemprov mendorong seluruh OPD mempercepat proses pencairan, penagihan, dan verifikasi dokumen kegiatan.
BACA JUGA:RAPBD Kaltim 2026 Ditetapkan Rp15,15 Triliun, Berikut ini Postur Anggarannya
"Kita mengoptimalkan penyerapan anggaran. Catatan-catatan dari OPD sebelumnya sudah mulai meningkat. Tapi yang belum ini harus dipercepat," tutur Sri.
Sri menekankan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan serapan anggaran di setiap perangkat daerah. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada hambatan signifikan yang dibiarkan berlarut-larut hingga akhir tahun.
Pemprov, lanjutnya, juga mendorong OPD melakukan percepatan kegiatan fisik maupun administrasi agar target serapan anggaran dapat tercapai secara maksimal. Menurut Sri, semakin cepat realisasi dilakukan, semakin besar pula kontribusinya terhadap kelancaran program dan pembangunan daerah.