Hamas sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa meski APBD tercatat Rp15,15 triliun, realisasi penyerapannya biasanya hanya sekitar 90 persen. Dengan demikian, nilai anggaran yang benar-benar beredar di masyarakat kemungkinan hanya sekitar Rp14 triliun.
Ia berharap pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut secara cermat, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pembangunan ekonomi, dan UMKM.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program-program unggulan gubernur dan wakil gubernur seperti gratispol dan jospol yang menurutnya telah memberi dampak langsung bagi masyarakat.
BACA JUGA: Dinkes Kaltim Pastikan Program GratisPol Kesehatan Aman Meski Ada Pemangkasan
Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 berjalan cukup ketat terutama karena perubahan besar pada komponen TKD dari pusat. Penyesuaian ulang membuat waktu pembahasan lebih pendek, tetapi DPRD dan Pemprov tetap mampu menyelesaikannya tepat waktu.
"Kita sepakat, semuanya sepakat. Meskipun waktunya mepet, ini bisa selesai satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan,"ujarnya.
Hamas berharap agar pemprov mampu menjalankan seluruh program prioritas secara efektif meski fiskal menurun signifikan. Baginya, arah pembangunan Kaltim 2026 tetap harus bertumpu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
"Karena-karena fiskal kita mengalami tekanan tekanan ya jadi lebih rendah, ada penurunan hampir sekitar 6 triliun. Penurunannya cukup besar sehingga memang harapan kita pemerintah lebih bijak memprioritaskan pada program-program yang memang dibutuhkan," pungkas Hamas.