Dewan Pengupahan Kota Balikpapan hingga kini telah menggelar dua kali rapat awal untuk menghitung berbagai indikator terkait pengupahan.
Seperti inflasi dan perkembangan ekonomi daerah. Namun keputusan final belum dapat ditetapkan.
"Sudah dua kali rapat, tapi belum menghasilkan keputusan karena menunggu peraturan pemerintah pusat," tutupnya.
BACA JUGA: Eks Karyawan RSHD Samarinda Keluhkan Upah yang Tak Kunjung Dibayar, Manajemen Dinilai Tak Kooperatif
Sebagai perbandingan, tahun lalu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tercatat rata-rata sekitar 6,5 persen secara nasional. Meski demikian, kondisi 2026 masih bergantung pada formula baru yang akan diberlakukan melalui PP terbaru. (*)