"Pemerintah yang baik seharusnya memberi penjelasan yang bisa diterima publik, yang punya dasar dan bisa dibuktikan. Itu bagian dari prinsip good governance,"ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kaltim maupun Tim Seleksi belum memberikan pernyataan resmi mengenai status keanggotaan partai dari anggota komisioner yang memiliki latar politik tersebut.
Sebelumnya, Fraksi PKB DPRD Kaltim memprotes keras hasil seleksi KPID.
BACA JUGA: Tanggapi Protes Masyarakat Adat soal Pemangkasan DBH, DPRD Kaltim Masih Upayakan Loby ke Pusat
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Damayanti menyebut, fraksinya tidak dilibatkan dalam proses yang seharusnya strategis bagi partai, meskipun ketua Komisi I juga berasal dari kader PKB.
"Kami sangat kecewa atas putusan yang dikeluarkan oleh teman-teman panitia, dalam hal ini Komisi I, yang berkaitan dengan calon anggota KPID," sebutnya.
PKB menuntut agar pengumuman yang menetapkan 7 nama komisioner yang lulus beserta 7 cadangan dibatalkan.