KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM–Bupati Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah pada periode RPJMD 2025–2029.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Kutai Barat ke-26, di Gedung DPRD Kubar, Sendawar, Selasa (4/11/2025).
Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur yang merata tidak hanya memperkuat konektivitas antarkampung, tetapi juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, merata, dan ramah lingkungan. Tujuannya agar aktivitas ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, serta layanan publik dapat berjalan lebih efisien dan adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati Edwin.
BACA JUGA: Silaturahmi Disway Kaltim dengan Ketua DPRD Kutai Barat, Bahas Peran Media dalam Pembangunan Daerah
Ia menjelaskan, jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru mencapai 68,7 persen dari total 1.523 kilometer, dengan 374 kilometer ruas jalan yang belum tertangani.
Pemerintah, kata Edwin, menargetkan peningkatan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan fokus pada jalan penghubung antar kampung di 16 kecamatan.
“Pada tahun anggaran 2025, kami menargetkan pembangunan dan rekonstruksi jalan poros sepanjang 70 kilometer, pembangunan empat unit jembatan, serta semenisasi jalan lingkungan permukiman sepanjang 39 kilometer,” jelasnya.
Selain jalan dan jembatan, pembangunan drainase sepanjang 4,96 kilometer juga dilakukan untuk memperkuat sistem sanitasi di kawasan padat penduduk.
BACA JUGA: APBD Kutai Barat Terancam Defisit, DPRD Minta Pemkab Tak Paksakan Proyek Multiyears
Pemerintah turut melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 62,57 kilometer guna memastikan akses transportasi tetap lancar di musim penghujan.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian khusus, menurut Edwin, adalah Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ).
Ia menyebut jembatan tersebut sebagai infrastruktur penghubung vital yang akan menghubungkan Kutai Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan memperpendek jarak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pembangunan Jembatan ATJ merupakan bagian penting dari visi jangka panjang Kutai Barat. Jembatan ini akan membuka akses logistik yang lebih cepat, memudahkan distribusi hasil pertanian dan barang, serta mempercepat pertumbuhan wilayah,” tuturnya.
BACA JUGA: Balap Ketinting Kelas Piston 75 mm di Festival Dahau Kutai Barat, Siapkan Mesin Berminggu-minggu
Meski demikian, Edwin tidak menampik masih adanya tantangan besar pada infrastruktur jalan nasional yang melintasi wilayah Kutai Barat, dengan panjang 301,98 kilometer.
Sejumlah titik di kawasan perkotaan Sendawar mengalami kerusakan parah, sehingga menjadi keluhan masyarakat.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan perbaikan jalan nasional, karena statusnya berada di bawah kewenangan pusat. Namun, kami tetap siap berkolaborasi agar penanganan bisa lebih cepat,” tambahnya.
Selain jalan dan jembatan, pemerintah juga menyoroti peningkatan layanan air minum dan sanitasi. Hingga akhir 2024, cakupan layanan PDAM baru mencapai 39,19 persen dari total penduduk 186.581 jiwa.
BACA JUGA: Pajak Galian C Masih Jadi Masalah, DPRD Ingatkan Pemerintah untuk Bertindak
Untuk itu, pada tahun 2025, Pemkab Kutai Barat menargetkan pembangunan jaringan pipa distribusi PDAM sepanjang 45 kilometer, serta memberikan subsidi sambungan rumah bagi 1.000 kepala keluarga di 17 kampung.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya merasakan manfaat infrastruktur jalan, tetapi juga memperoleh layanan air bersih yang layak. Tahun ini, program sambungan rumah gratis menjadi kado khusus di hari jadi Kutai Barat,” ujar Bupati.
Edwin juga menegaskan pentingnya pemerataan listrik dan jaringan internet. Saat ini, 164 kampung telah teraliri listrik PLN, sementara 30 kampung lainnya masih menunggu realisasi program penyambungan.
Adapun 46 kampung masih blank spot internet, dan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperluas jaringan.
BACA JUGA: Zaenuddin Thaib Soroti Ketimpangan OPD dan Bocornya Ruang Rapat DPRD Kutai Barat
“Kita ingin seluruh wilayah Kutai Barat tidak tertinggal dalam akses energi dan informasi. Pembangunan harus inklusif, tidak boleh ada kampung yang terisolasi oleh keterbatasan infrastruktur,” pungkas Bupati Frederick Edwin.