KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan rencana pembangunan bioskop di Tenggarong mulai digarap serius. Saat ini pemerintah sedang melakukan kajian awal berupa uji kelayakan, guna memastikan kebutuhan serta lokasi pembangunan yang tepat.
Langkah kajian tersebut diharapkan bisa membuat proyek bioskop benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung arah pembangunan Tenggarong sebagai kota wisata dan pusat aktivitas di Kukar.
“Rencana ini sebenarnya sudah lama dibahas. Pemerintah ingin menghadirkan terobosan agar Tenggarong tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga berkembang sebagai daerah tujuan wisata,” kata Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid belum lama ini.
Menurut Rasid, warga Tenggarong selama ini banyak mencari hiburan ke luar daerah, terutama Samarinda dan Balikpapan. Bahkan hanya untuk sekadar menonton film. Kondisi tersebut sering terlihat pada akhir pekan, ketika kebutuhan hiburan meningkat.
BACA JUGA: Ahmad Yani Optimistis Pasar Modern Tenggarong Jadi Ikon Baru Kukar
“Kalau kita perhatikan, setiap Sabtu dan Minggu masyarakat banyak keluar kota untuk mencari hiburan. Padahal, kalau fasilitas ini tersedia di Tenggarong, tentu mereka bisa menikmatinya di sini,” jelasnya.
Ia menyebut, keberadaan bioskop juga akan memperkuat daya tarik wisata di Tenggarong yang sudah ada. Selama ini masyarakat dan wisatawan hanya disuguhi pilihan wisata sejarah, budaya, dan alam, sedangkan hiburan modern masih terbatas.
“Bioskop nantinya bisa menjadi pelengkap destinasi wisata yang ada, seperti Museum Mulawarman, Waduk Panji Sukarame, hingga Pulau Kumala,” sambungnya.
Selain itu, Rasid menegaskan kehadiran bioskop diyakini bisa memberi dampak ekonomi bagi daerah. Fasilitas hiburan yang hidup di Tenggarong akan menggerakkan pelaku usaha sekitar dan berkontribusi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BACA JUGA: Kukar Rencana Bangun Bioskop Pertama di Tenggarong, Ini Dua Lokasi yang Disiapkan
“Harapan kami, fasilitas ini membuat Tenggarong semakin diminati pengunjung dan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.
Pemerintah bersama DPRD Kukar kini tengah membahas pola kerja sama paling memungkinkan untuk merealisasikan rencana tersebut. Skema investasi swasta murni maupun kerja sama dengan pihak ketiga menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan.