KPK Mengawal Pembangunan IKN

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Hafizh/Disway) -- Balikpapan, diswaykaltim - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan, hampir dua pertiga dari aset lahan pemda di Kaltim belum tersertifikasi. Hal ini dikhawatirkan menjadi persoalan bagi Ibu Kota Negara (IKN) yang pembangunannya sudah di depan mata. "Makanya, jauh sebelum IKN ini, KPK diminta mengawal. Bagaimana bisa IKN diurusi kalau pemda belum menyelesaikan hal ini," ungkapnya, saat menjadi narasumber dalam rapat pimpinan (rapim) Kodam VI Mulawarman, di Aula Makodam, Rabu (11/3). Untuk mengawal IKN, kata ia, KPK sudah berupaya melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsubgah) di tiap daerah, yang saat ini informasinya terbatas pada progres rencana aksi perbaikan tata kelola pemda. "Makanya jangan kaget ada operasi tangkap tangan KPK di daerah. Korwil untuk penindakan ada," ujar mantan ketua Pengadilan Negeri Samarinda itu. Melalui kegiatan ini, KPK penjajakan dengan Kodam Mulawarman VI untuk pencegahan korupsi. Nawawi belum menjelaskan seperti apa bentuknya. Sebab hal tersebut perlu dibicarakan mendalam. Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto mengatakan, tentara dan polisi selalu bersinergi mengamankan pilkada serentak 2020 dan mengawal pembangunan IKN. "Kami siap mengemban tugas ini,” ujarnya. Subiyanto menilai, rencana pembangunan IKN memerlukan pengamanan superketat dari TNI. Jumlah personel di Kodim PPU khususnya Koramil Sepaku baru 80 persen dari jumlah ideal. “Tentu akan kami kaji kembali,” katanya. Mengenai pilkada serentak, dirinya mengingatkan untuk menjaga netralitas TNI. Salah satu yang dipandang dapat mempengaruhi pilkada oleh para calon kepala daerah tentunya adalah TNI-Polri yang mempunyai jangkauan sampai ke desa-desa. "TNI dan Polri punya babinsa dan bhabinkamtibmas yang jaringannya hingga ke pelosok. Makanya kami ingatkan netralitas kami," ujarnya. (ryn/hdd)