"Peran masyarakat sangat penting. Jangan hanya diserahkan pada aparat penegak hukum, tetapi publik juga harus ikut mengawasi," imbuhnya.
Dengan pernyataan sikap ini, SAKSI FH Unmul berharap kasus DBON menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat sipil di Kaltim.
Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hibah diharapkan bisa segera dilakukan, agar praktik korupsi yang merugikan publik tidak lagi terjadi.
"Kasus ini harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar rutinitas penegakan hukum," pungkasnya.