Pembangunan Infrastruktur Harus Tertib

Hasanuddin Mas'ud. (dok) Samarinda, DiswayKaltim.com - Komisi III DPRD Kaltim mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim membahas fokus perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur tahun depan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hassanudin Mas'ud mengatakan banyak perencanaan yang telah disusun untuk dimasukan dalam APBD 2021. "Dalam tahun anggaran perubahan ini, banyak perencanaan yang disusun dulu. Baru dilanjutkan dengan penganggaran di APBD murni tahun 2021," ujarnya usai di ruang rapat Komisi III DPRD gedung E, Selasa (10/3). Secara umum perencanaan anggaran tersebut meliputi pembangunan infrastruktur 10 kabupaten kota di Kaltim. Tidak ada pembahasan tentang IKN. Sebab anggaran IKN sudah disiapkan melalui APBN. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menambahkan dewan menginginkan semua perencanaan anggaran dikonsentrasikan pada anggaran perubahan. "Penekanan dari ketua komisi III, anggaran perubahan itu waktunya sempit. Sehingga kita ingin semua konsentrasi pembangunan itu perencanaannya masuk di periode perubahan, sehingga nanti pada 2021, baru fisiknya" terangnya. Ia meminta perencanan jangan dicampur. Perencanaan untuk 2021 pembangunannya juga harus dilakuakn di tahun yang sama. Agar pembangunan di Kaltim tertib. Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Taufik Fauzi menyebutkan ada empat pokok pembahasan perencanaan. Yaitu, Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air serta Perumahan Pemukiman pada 2020. "Mereka melihat sampai sejauh mana program-program 2020 itu bisa diselesaikan sampai akhir tahap tahun anggaran. Kemudian sesuai dengan undangan yang kami terima adalah untuk program anggaran perubahan tahun 2020," jelas dia usai rapat. Kemudian, pihaknya di masing-masing bidang menyampaikan, yang akan menjadi usulan sementara, khususnya yang belum ada di dalam perencanaan 2020. "Misalnya ada beberapa usulan jalan, akan kita coba masukan di perencanaan di tahun 2020 perubahan," katanya. Taufik menyebutkan, ada beberapa perencanaan untuk akses jalan di daerah Kabupaten Paser, wilayah Kerang sampai wilayah Tanjung Aru. Kemudian ada di beberapa jala penghubung di daerah Kutai Timur (Kutim). Adapun untuk di wilayah Sepaku, Kukar, mulai dari Kilometer 38 hingga ke Simpang Petung, PPU, ada sekira total 110 kilometer yang sudah kita programkan untuk sampai dengan tahun 2020. "Itu total 60 kilometer, jadi tahun 2021 kita programkan lagi sampai tuntas menggunakan APBD Provinsi Kaltim. Karena di Kilometer 38 itu nantinya mengarah ke IKN, itu yang menjadi program kita," tambah dia. Ia berharap, anggaran di tahun 2021 dapat bertambah lagi untuk kegiatan itu. "Jadi ada 2 sumber dana dari APBD Provinsi dengan DAK. Kisarannya masih 50 kilometer lagi. Tergantung nanti tanggal 18 Maret ini akan ada pembahasan di Belitung untuk yang DAK," tutupnya. (rsy/boy)