Terkait tuntutan mahasiswa, Castro menilai pemicunya adalah kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin tajam antara wakil rakyat dan masyarakat umum.
BACA JUGA: 38 Korban Dirawat Usai Aksi Aliansi Mahakam, Mengalami Sesak Napas hingga Luka Benda Tumpul
BACA JUGA: Geram Unjuk Rasa di DPRD PPU, Massa Sampaikan 12 Tuntutan
"Ketika anggota DPR digaji berpuluh kali lipat dari rakyat banyak, itu menunjukkan arogansi. Publik melihat adanya disparitas yang menyakitkan. Belum lagi keputusan-keputusan presiden yang lebih berpihak pada investor lewat proyek strategis nasional, dengan mengambil tanah rakyat dan masyarakat adat," jelasnya.
Menurut Castro, kondisi itu menjadi gunung es dari berbagai persoalan yang sebelumnya juga menimbulkan kekecewaan publik.
Menanggapi maraknya penjarahan dan pembakaran dalam aksi-aksi di sejumlah daerah, Castro menilai hal tersebut merupakan reaksi spontan akibat kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan.
"Saya tidak setuju dengan penjarahan. Tapi kita harus memahami bahwa itu reaksi spontan. Belajarlah dari 1998, kita harus mengarahkan gerakan agar lebih terorganisasi dan terhindar dari praktik-praktik seperti itu," tuturnya.
BACA JUGA: Budgos Samarinda Kecewa Atribut Ojol Dicatut dalam Kericuhan Aksi DPRD Kaltim
BACA JUGA: Unjuk Rasa di Polres PPU, Massa Bakar Ban dan Sampaikan Tuntutan Reformasi Kinerja Kepolisian
Ia menambahkan, sebagian aksi penjarahan bahkan dilakukan oleh masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi.
Hal itu, menurutnya, seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan persoalan mendasar rakyat.
Castro tak menutup kemungkinan peristiwa serupa bisa terjadi di Kalimantan Timur jika situasi terus dibiarkan.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi dan kepemimpinan dalam gerakan mahasiswa agar tidak mudah diprovokasi atau disusupi pihak tertentu.
BACA JUGA: Gaya Komunikasi Kerap Picu Sentimen Negatif Masyarakat, Pengamat Sebut Pejabat Publik Minim Empati
BACA JUGA: Kericuhan Massa: Analogi Kapal Induk dan Memimpin dengan Buku
"Jangan selalu menyalahkan massa aksi. Bisa jadi ada yang mendesain atau menyusup untuk mendiskreditkan gerakan. Apalagi yang paling punya kemampuan melakukan itu kan aparat, intelijen, atau pihak yang berkuasa,"katanya.