Menurutnya, jangan sampai kontrak kembali diteken tanpa kepastian anggaran yang jelas, karena hal itu berpotensi menimbulkan masalah hukum maupun beban baru bagi daerah.
Ia bahkan membuat analogi sederhana agar mudah dipahami masyarakat.
“Sama seperti kita pribadi, jangan dulu kredit motor sebelum yakin punya penghasilan tetap. Kalau tidak, bisa jadi beban. Begitu juga dengan pemerintah, jangan menandatangani kontrak kalau dana transfernya belum pasti,” katanya.
Lebih jauh, Jimmi menilai keterlambatan kepastian dana transfer ini akan berdampak langsung pada perencanaan pembangunan. Program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, bisa tertunda atau bahkan terancam tidak berjalan sesuai target.
BACA JUGA: Sekwan Dimutasi, Ketua DPRD Kutim Pastikan Kinerja Sekretariat Tak Terganggu
Selain itu, Jimmi menyampaikan bahwa DPRD Kutim akan terus mengawal proses negosiasi ini. DPRD, kata dia, berkepentingan agar anggaran yang masuk ke Kutim benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak menimbulkan beban tambahan di kemudian hari.