"Memang kami mendukung digitalisasi pembayaran. Tapi sistem ini harus mudah diakses semua kalangan dan didukung edukasi yang berkelanjutan," imbuhnya.
Yusri menegaskan, kebijakan parkir ke depan harus tetap mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Sehingga, DPRD dapat merekomendasikan tarif parkir yang proporsional, pengawasan lapangan yang lebih ketat, serta penyediaan saluran pengaduan yang responsif.
"Prinsipnya, retribusi parkir harus dikembalikan manfaatnya untuk pembiayaan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan. Kebijakan ini tidak boleh semata-mata hanya mengejar target pendapatan," pungkasnya.