Percuma IPK Tinggi Tanpa Kompetensi

Slamet Brotosiswoyo. (ist) -- Balikpapan, DiswayKaltim.com - Bertambahnya lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Kota Minyak tidak seimbang dengan lowongan kerja yang tersedia. Sehingga angka pengangguran masih tinggi setiap tahunnya. Meski Pemkot Balikpapan berupaya memfasilitasi para pencaker, kenyataannya mereka terbentur dengan ekspektasi perusahaan yang juga tinggi. Kemajuan teknologi membuat perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Banyak perusahaan yang sangat selektif dalam menerima karyawan baru. "Perusahaan itu melihat kebutuhan. Demi kelangsungan hidup perusahaan dan karyawan, jadi IPK tinggi tanpa kompetensi itu susah," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, Kamis (20/2). Saat ini, kata Slamet, sudah banyak perusahaan yang menerapkan syarat sertifikat pendamping atau kompetensi di bidang tertentu untuk menerima karyawan baru, di samping syarat formal seperti ijazah terakhir dan usia. Dirinya membantah hal ini bermaksud untuk menambah jumlah pengangguran, namun sebagai bahan pertimbangan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. "Percuma investor banyak yang mau masuk ke sini tapi SDM tidak memadai," ujarnya. Persoalannya, perusahaan yang menerbitkan sertifikasi di Balikpapan itu terbilang sedikit. Contoh yang paling banyak itu perusahaan yang menerbitkan sertifikasi di bidang K3. Namun sertifikasi kompetensi di bidang IT, atau sistem administrasi masih kurang. Peminatnya juga sedikit. "Ini yang menjadi kendala, dan ini pula yang menjadi salah satu program kami di Apindo, yaitu peningkatan SDM dengan sertifikasi, dan kompetensi," katanya. Menurutnya, pemerintah perlu lebih giat memberikan pelatihan atau pemagangan. Memang, katanya, sudah ada anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini beberapa tahun belakangan. Tapi dirasa masih kurang. "Anggarannya untuk 500 orang. Sedangkan jumlah yang mau ikut itu ada ribuan orang," ucapnya. Meski demikian, Slamet mengapresiasi perusahaan yang selama ini berupaya menjalankan pemagangan mandiri, seperti di Trakindo, PT Thiess Contractor Indonesia cabang Balikpapan, dan di bidang perhotelan yang ada di Balikpapan juga melakukan hal yang sama. Hal itu dinilai cukup membantu. Sementara itu, link and match dari pemerintah selama ini dianggap memang sudah lama digaungkan dan sudah dilakukan. Maksudnya menyelaraskan antara kurikulum dan kebutuhan industri. Namun yang benar-benar terasa itu baru diterapkan di Politeknik Balikpapan. Selebihnya ia melihat hanya sebatas MoU dan belum berjalan sebagaimana mestinya. "Saya dengar ada 1,5 juta ASN yang diharuskan pindah ke sini karena IKN. Tapi banyak juga yang menolak. Ini kesempatan," katanya. Begitu juga dengan adanya program baru Mendikbud yang menyelaraskan jumlah lulusan perguruan tinggi di daerah dengan kebutuhan BUMN. Kalau ini berjalan dengan baik, maka akan mampu memberikan pengalaman bagi para pencaker. "Di sini banyak BUMN. Ada Pertamina, Pupuk Kaltim, dan perbankan lainnya," ucap Slamet. (ryn/hdd)