Bupati Jadi Narasumber di Rakornas BNPB

Bupati Muharram menjadi salah satu pembicara pada Rakornas Penanggulangan Bencana di gedung INA-DRTG BNPB Bogor, Jawa Barat. (Humas pemkab berau) TANJUNG REDEB, DISWAY - Bupati Berau Muharram, menjadi salah satu kepala daerah yang diundang dan menjadi pembicara dalam forum diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Bogor Jawa Barat, Senin (3/1). Bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan sejumlah pakar lingkungan dengan tema diskusi ancaman limbah dan kegagalan teknologi, Bupati Muharram memaparkan penerapan kebijakan afirmatif terhadap limbah pertambangan di Kabupaten Berau. Selain itu, juga dipaparkan pertumbuhan pertambangan di Bumi Batiwakkal, khususnya pertambangan batu bara yang hingga kini menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar. Sementara di sisi lain, kegiatan pertambangan sedikit banyak juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Sehingga pemerintah daerah perlu memastikan pertambangan berjalan dengan baik, dan pengelolaan limbah juga terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Meski demikian, pemerintah daerah, bersama-sama para pihak dan masyarakat terus mempersiapkan sektor lain yang akan menjadi pengganti sektor pertambangan. Di antaranya adalah potensi pariwisata, serta pengembangan agribisnis berkelanjutan. Meskipun kewenangan perizinan bidang pertambangan ditarik ke pusat dan provinsi, namun Pemkab Berau ditegaskan Muharram, tetap serius dalam pengawasan aktivitas pertambangan. Termasuk dalam pengawasan pengelolaan limbah pertambangan, utamanya limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat dihilangkan. Seperti sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang wajib dipenuhi perusahaan, dan diperketat dengan regulasi maupun pengawasan. Di antaranya, dengan menerapkan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah Kaltim. Ditambah lagi, perketat pengawasan melalui surat keputusan Bupati Berau. Sehingga diklaim Muharram, hasilnya di Berau, sejauh ini tidak ada masalah dampak lingkungan yang signifikan dari aktivitas pertambangan. “Kami pemerintah daerah serius dan perketat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan, utamanya pengolahan limbah dari kegiatan pertambangan,” ungkapnya. Ketataan perusahaan pertambangan, ditegaskannya, juga ditunjukkan dengan capaian proper perusahaan yang menunjukkan perkembangan terbaik. Meskipun diakui masih ada perusahaan yang juga belum maksimal dalam memenuhi ketentuan dari regulasi yang ada. Sehingga tantangan ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama. Peran pemerintah dengan seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang baik. Pasalnya, masyarakat memiliki peran penting dalam fungsi kontrol pelaksanana regulasi dan pengawasan dari kegiatan pertambangan. Kebijakan dan keseriusan Pemkab Berau, dalam menerapkan regulasi dan pengawasan pengelolaan limbah pertambangan mendapat perhatian serius dan apresiasi dari peserta Rakornas yang diikuti perwakilan dari seluruh daerah serta para pakar dan profesional lingkungan. Rumusan rekomendasi kebijakan dan strategi penanggulangan bencana pada Rakornas BNPB akan ditindaklanjuti dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada puncak Rakornas Penanggulangan Bencana, Selasa (4/3) hari ini. (HMS/APP)