Dalam pertemuan itu juga dibicarakan mengenai pengembangan wilayah dan mekanisme anggaran aspirasi DPRD, selain itu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Untuk RTRW saat ini sedang revisi Perda (Peraturan Daerah)," jelas Khairil.
Sekadar diketahui, sebagian wilayah Kabupaten Kukar masuk IKN Nusantara. Namun, untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berada dalam adminstrasi Kabupaten PPU.
"DPRD Kukar sharing terkait kegiatan yang dilakukan dalam anggaran 2024 dan 2025 terkait program-program yang menunjang IKN," tutup Khairil.
BACA JUGA : Sidang Kedua Sengketa Pilkada Kukar 2024, KPU Kukar Tegaskan Pilkada Sesuai Aturan