Ia menambahkan bahwa situasi saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan masa awal jabatannya beberapa minggu lalu, di mana sempat ada beberapa laporan mengenai dugaan ketidaknetralan.
BACA JUGA: Belajar Pertanian Organik di Sleman, Distan Berharap Bisa Diadopsi PPU
BACA JUGA: Gunakan Layanan E- Banking BRI, Miliki Banyak Keuntungannya
Namun, dengan adanya pendekatan yang lebih tegas dan pemberian arahan yang jelas kepada ASN, Bambang optimis bahwa mereka sudah memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga profesionalisme.
“Dibandingkan ketika pertama kali saya datang, sekarang sudah tidak ada komplain atau laporan mengenai ASN yang tidak netral. Semua sudah berjalan lancar,” lanjut Bambang.
Menurutnya, komunikasi yang baik dengan Bawaslu serta ketegasan dalam menerapkan aturan telah membantu menjaga netralitas ASN.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa ASN di Kutai Kartanegara sudah memahami pentingnya menjaga netralitas di masa Pilkada.
BACA JUGA: 5 Periode di DPRD Kukar, Kini Aini Faridah Lebih Siap Kawal Aspirasi Rakyat
BACA JUGA: Saham BBRI Menjadi Primadona Trader lokal
"ASN sudah paham sekali, sudah diberi arahan berkali-kali. Saya pikir mereka sudah mengerti dengan baik," tandasnya.
Di lain sisi, dukungan terhadap upaya Pjs Bupati Kukar dalam memastikan netralitas ASN juga datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.
Hardianda, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kukar, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pelanggaran netralitas ASN.
"Sampai sekarang belum ada laporan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemkab Kukar," kata Hardianda, saat dihubungi NOMORSATUKALTIM, pada Senin (28/10/2024).
BACA JUGA: Plus Minus Jika Indonesia Gabung BRICS Menurut Ekonom
BACA JUGA: Sejarah BRI: Berdiri di Zaman Kolonial, Kini jadi Bank dengan Aset Terbesar di Asia Tenggara
Ia menyatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan pemantauan dan siap menerima aduan jika terdapat dugaan pelanggaran.