DPRD Kukar Bahas Pandangan Fraksi terhadap APBD Perubahan 2024

KUKAR, NOMORSATUKALTIM - DPRD Kutai Kartanegara melaksanakan Rapat Paripurna ke-6 masa sidang I pada Kamis, 12 September 2024. Agendanya penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun anggaran 2024.

Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kukar, Farida, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, pejabat terkait, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Dalam rapat ini, seluruh fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum mereka terkait Ranperda Perubahan APBD 2024.

Farida, dalam pembukaan rapat, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan terkait anggaran daerah. “Setiap kebijakan yang kita ambil harus berlandaskan asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, demi kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara. Kita harapkan masukan dari setiap fraksi akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan anggaran daerah yang lebih efektif,” ujar Farida.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi-fraksi adalah terkait dengan strategi peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja yang lebih efisien.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar yang dipimpin oleh Herry Asdar melalui Sekretaris Fraksi, Johansyah, menyampaikan beberapa masukan terkait upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain melakukan pendataan ulang wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pemungutan pajak daerah, serta menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan pajak untuk mempercepat proses dan akurasi data.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam belanja daerah. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam pengelolaan belanja, termasuk mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pengadaan barang baru dan fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.

"Kami sarankan pemerintah daerah melakukan analisis mendalam terhadap selisih antara anggaran dan realisasi belanja, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit untuk mengurangi selisih tersebut," tegas Johansyah.

Catatan lain dari Fraksi Golkar adalah pentingnya membentuk tim pengendalian internal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Tim ini diharapkan dapat melakukan audit internal secara berkala terhadap aktivitas keuangan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab dan transparan.

Di akhir rapat, Farida, turut menanggapi catatan yang disampaikan Fraksi. Farida menyatakan harapannya agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Semoga pemerintah bisa membantu melaksanakan tugas kami sebagai anggota DPR dengan baik. Insya Allah anggaran yang disampaikan dapat terserap dengan optimal untuk masyarakat,” tutup Farida. (*/adv/gtn)