Pemkab Kukar Lantik 170 Pejabat Baru

--

KUKAR, NOMORSATUKALTIM - Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, telah resmi melantik 170 pejabat baru. Upacara pelantikan digelar Jumat 15 Maret 2024, di Ruang Aji Batara Agung Dewa Sakti Kantor Bupati Kukar.

Pelantikan ini menandai era baru dalam penguatan administrasi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan ini mencakup 73 Administrator, 84 Pengawas, satu jabatan fungsional, dan 12 jabatan pelaksanaan.

Bupati Edi Damansyah, dalam pidato pelantikannya, menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Ia  mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk membuka wawasan dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah.

Acara ini dihadiri oleh Asisten Pemerintah dan Kesra, Asisten Umum, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Kukar.

Menurut Bupati Edi, mutasi dan rotasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prosedur standar yang bertujuan untuk menambah pengalaman dan memperluas perspektif para pejabat.

“Pelantikan hari ini bukan sekadar perpindahan posisi, tetapi juga penyesuaian nomenklatur yang sesuai dengan dinamika pemerintahan saat ini,” ujar Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kontribusi mereka dalam peningkatan layanan publik. Beliau berharap para pejabat baru dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap dinamika yang ada, bersikap netral dan bersinergi untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif.

“Pelantikan ini merupakan bukti komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” tutup Bupati Edi Damansyah.

Dengan semangat baru dan visi yang jelas, para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi dan misi daerah dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. Pelantikan ini diharapkan menjadi titik tolak bagi peningkatan efektivitas administrasi dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. (*)