Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kaltim itu, bahwa hal ini karena Gubernur Kaltim selama ini kurang melakukan lobi atau kurang membangun komunikasi dengan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kemudian Rudy Mas’ud juga menilai, masalah jalan berstatus nasional di Kaltim yang rusak berkepanjangan sejak 15 tahun lalu, bisa jadi karena tidak pernah dilaporkan langsung oleh Gubernur ke Menteri PUPR. Sehingga menteri PUPR tidak pernah mendengar langsung kondisi jalan negara di Kalimantan Timur.
"Mengapa Gubernur tidak melaporkan langsung ke menteri, bisa jadi karena faktor gengsi, tidak punya kemampuan melobi, atau bisa pula karena tak pernah membangun konektivitas dengan menteri PUPR," kata Rudy Masud.
Kritikan Rudy Mas'ud tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi maupun beberapa pejabat pemerintah di Kaltim.