Balikpapan, DiswayKaltim.com - Pembebasan lahan Waduk Teritip dan Aji Raden masuk dalam rencana program kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Balikpapan di tahun 2020.
Anggaran pembebasan lahan tersebut pun telah dimasukkan dalam Rancangan APBD (R-APBD) Balikpapan 2020.
Namun demikian, meski rencana anggaran pembebasan telah dimasukkan dalam R-APBD 2020, DPPR belum mengetahui berapa luasan lahan yang akan dibebaskan dengan anggaran tersebut. Ini diakui Kepala DPPR Balikpapan Tatang Sudirja. Alasannya, karena DPPR menunggu taksiran alias appraisal harga tanah di 2020.
"Nanti. Kan tunggu appraisal. Itu (lahan) kan ditaksir appraisal. Jadi kita bertahap. Jadi, anggaran itu nanti menyesuaikan dengan hasil appraisal tanah," kata Tatang kepada Disway Kaltim, Rabu (11/12/2019).
Pembebasan lahan untuk Waduk Teritip, nilainya dalam R-APBD tersebut Rp 8.042.500.000 alias Rp 8 miliar lebih. Pembebasan lahan Aji Raden, nilainya Rp 10 miliar.
"Rencana yang akan dibebaskan, untuk Waduk Teritip, itu 12,5 hektare. Aji Raden, 57 hektare. Kita bertahap (pembebasan), menyesuaikan anggaran," ungkapnya.
Dalam R-APBD, pembebasan lahan itu masuk program DPPR, tentang pengadaan lahan penyediaan dan pengolahan air baku.
"Lahan Aji Raden, peruntukkannya untuk penampungan air. Untuk suplai ke Waduk Teritip. Kalau Waduk Teritip yang tahap II ini outlet Waduk Teritip," tuturnya.
Terkait pembebasan lahan tersebut dalam R-APBD 2020 sempat jadi sorotan Fraksi PDIP include PKB DPRD Balikpapan.
Fraksi ini menyatakan tak bertanggung jawab terhadap anggaran untuk pembebasan lahan itu, dalam rapat paripurna tentang R-APBD, akhir November lalu. Mereka tak mau ambil risiko. Ada alasan yang jadi pertimbangan.
"Berkaca kasus RPU, sebenarnya fraksi PDIP include PKB memberi pesan. Agar kita lebih berhati-hati," kata Sekretaris Fraksi PDIP include PKB DPRD Balikpapan Muhammad Najib kepada Disway Kaltim, Kamis (28/11/2019).
Pasalnya, menurut fraksi PDIP include PKB, belum diketahui berapa jumlah luasan lahan yang akan dibebaskan. Kemudian berapa nilai NJOP-nya. Di R-APBD hanya menyebutkan jumlah anggaran pembebasan tanpa detail luasan lahan yang akan dibebaskan.
"Kita tak tahu itu semua (lahan yang akan dibebaskan. Hanya anggarannya," ungkap Najib. (sah/dah)