Samarinda, nomorsatukaltim.disway.id - Belanja daerah di Provinsi Kaltim khusus sektor pendidikan cukup besar. Leibih kurang Rp 3,5 triliun di tahun 2023 dan direncanakan hampir Rp 4 triliun pada 2024. Artinya, pembiayaan sektor pendidikan di Kaltim dirasa cukup mampu mengatasi persoalan pendidikan. Namun, yang masih menjadi persoalan adalah sarana prasarana pendidikan, hingga tenaga pendidik di wilayah pendalaman Kaltim masih jauh dari harapan.
Legislator Karang Paci Dapil Kutai Kartanegara, Salehuddin senada dengan persoalan ini. Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang juga membidangi pendidikan, ia cukup konsen.
"Soal penyelenggaraannya, tentu ini menjadi konsen kita, karena kebetulan saya di komisi IV yang membidangi Pendidikan," ungkapnya.
Walaupun anggaran khusus Pendidikan ini melonjak drastis diangka Rp4 triliun. Akan tetapi permasalahan pendidikan di wilayah pedalaman masih menjadi isu serius yang mengkhawatirkan pihaknya, Komisi IV DPRD Kaltim.
Mengapa demikian, karena alokasi anggaran yang cukup besar seharusnya bisa mengatasi berbagai tantangan pendidikan. Tapi, realitas di pedalaman Kaltim sangat berbeda dengan ibu kota kabupaten ataupun daerah perkotaan.
Apabila sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan memenuhi syarat bahkan sesuai dengan indikator-indikator Pendidikan, tidak halnya seperti daerah pedalaman. Untuk ke sekolah saja harus menempuh jarak kiloan meter, karena jauh dari ibu kota kabupaten.
Salehuddin membeberkan bahwa tantangan utama yang dihadapi sekolah di pedalaman adalah masalah minimnya sarana prasarana, kurangnya jumlah guru atau tenaga pendidik. Bahkan, akses anak-anak terhadap Kurikulum Merdeka, yang harusnya hingga saat ini telah diimplementasikan, juga terbatas.
Kondisi tersebut memprihatinkan bagi daerah terpencil di Kaltim. Pasalnya, pendidikan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka hampir tidak dapat diwujudkan secara nyata. Fasilitas yang seharusnya dimiliki siswa di pedalaman pun masih sangat terbatas.
"Hanya beberapa sekolah di kabupaten dan kota yang telah menerapkannya, sedangkan di pedalaman, situasinya jauh dari memadai, dinas pendidikan harus menangani masalah ini," jelasnya.
Tidak hanya itu, perhatian kesejahteraan guru dan tenaga juga menjadi penting bagi Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim itu. Saat ini, kesejahteraan mereka masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan ibu kota kabupaten, menyebabkan ketidakmerataan yang perlu segera diatasi.
"Kalau bicara soal daerah Pedalaman. Kan gini, boro-boro mau melaksanakan Kurikulum Merdeka, hal-hal yang menghormati proses belajar mengajar saja juga sangat-sangat ironi," paparnya.
"Mohon maaf, guru dan tenaga pendidik di Kaltim, kalau konteks pemerataan, sampai sekarang belum merata untuk mereka yang ada di pedalaman. Masih terkonsentrasi di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten," sambungnya.
Hal yang perlu diperhatikan, Pendidikan itu investasi masa depan. Sehingga, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan masa depan cerah dan terjamin bagi anak-anak Kaltim.
"Ini harus menjadi komitmen bersama, bahwa pendidikan adalah pondasi bagi kemajuan suatu daerah," tegasnya.