Kukar, nomorsatukaltim- Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kukar. Terutama terkait realisasi APBD 2023.
Dari pemaparan Disdikbud Kukar, progres kegiatan APBD murni 2023 baru mencapai sekitar 85 persen. Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin mengatakan bahwa Disdikbud Kukar mendapatkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan. Dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2 triliun atau naik Rp 500 miliar.
Ia berharap bahwa dengan anggaran yang besar ini, Disdikbud Kukar bisa meningkatkan kinerja kegiatannya. Ia menargetkan bahwa progres kegiatan minimal harus mencapai 95 persen.
“Kami ingin melihat kinerja Disdikbud Kukar yang maksimal. Ini sudah bulan September, seharusnya progres kegiatan sudah hampir selesai. Tapi ternyata masih ada kendala di penagihan pihak ketiga,” ujar Baharuddin , Jumat (6/10/2023).
Baharuddin juga mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi Disdikbud Kukar adalah kekurangan tenaga penjabat pembuat komitmen (PPK).
Ia menyarankan agar Disdikbud Kukar menganggarkan dana untuk pelatihan peningkatan SDM bagi tenaga PPK.
“Kami minta Disdikbud Kukar mengalokasikan dana untuk pelatihan SDM bagi PPK. Ini penting agar tidak ada lagi masalah terkait dengan kekurangan PPK,” kata Baharuddin. (*/adv/kominfokukar_23)