DPRD Kutim Pertanyakan Kinerja Pemkab, Program MY Belum Jalan

Sangatta, nomorsatukaltim.com- DPRD Kutai Timur menyoroti kinerja Pemkab Kutim yang dianggap lamban. Hingga kini program multiyears (MY) belum berjalan. Bahkan belum dilakukan lelang.

Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman mempertanyakan itu lantaran memasuki bulan Mei program MY belum berjalan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi legislatif terkait keseriusan Pemkab Kutim. “Sebenarnya kami sudah minta untuk konsultasi kepada LKPP terkait bagaimana pengadaanya, kalau tidak salah bulan Desember dan Januari, namun hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda. Yang sementara lelang baru perencanaanya. Kapan fisiknya?,” ujar Faizal. Sementara itu, kata Faizal, DPRD Kutim tengah mengejar target. Sekira Rp 442 miliar yang dialokasikan tahun 2023 ini harus terserap sebelum ketok palu anggaran perubahan. “Kita juga sudah sepakat kalau ini terserap nanti kita tambahin di anggaran perubahan,” terangnya, Rabu (17/5/2023). Ia mengungkapkan bahwa secara pribadi dirinya intens berkomunikasi dengan instansi terkait untuk mendorong program MY, sehingga bisa berjalan dengan cepat. “Yang sekarang Rp 442 miliar tidak terserap, gimana caranya kita tambahin pada APBD perubahan. Ini aja belum habis. Makanya kita tidak berhentinya mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proses pengerjaannya”. Memang, kata dia, Pemkab Kutim mengakui ada keterlambatan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan konsultasi dengan provinsi. “Kalau alasan begitu, masa kita harus menunggu sampai bulan 8 baru jalan. Kira-kira anggaran Rp 442 miliar yang kita alokasikan bisa terserap nggak. Kalau tidakkan menjadi pertanyaan besar, sehingga pada anggaran perubahan agak susah kita mau memasukkan, karena murni aja belum terserap. Nanti jadi Silfa lagi,” pungkasnya. (*/adv/dprdkutim23)