Paser, Nomorsatukaltim.com - DPRD Paser menilai kurang sinkron terjadi antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Bappedalitbang Kabupaten Paser, khususnya perihal data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati Paser tahun anggaran 2022.
Hal ini mengemuka saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser dengan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perihal LKPj 2022 di ruang Bappekat, Kamis (6/4/2023).
Perbedaan data itu dimulai dari Anggota Banggar DPRD Paser, Basri Mansyur yang mempertanyakan anggaran, target dan realisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), khususnya sub kegiatan pada program penyelenggaraan jalan.
"Belanja modal jalan dan jembatan anggarannya Rp 200 miliar lebih, realisasinya Rp 179 miliar dengan persentase 89 persen," kata Basri Mansyur.
Sementara data yang ditampilkan DPUPR untuk rekonstruksi jalan dengan indikator panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 40 kilometer, anggarannya Rp 317 miliar dan realisasi Rp 172 miliar.
"Itu untuk hanya tabel jalan saja. Ini ada ketidaksesuaian, kalau kita lihat data LKPj lampiran dari (Dinas) PUPR dan data kami rekapitulasinya enggak sesuai," sebut Basri.
Senada, Anggota Banggar DPRD Paser, Ikhwan Antasari juga mempertanyakan hal itu. Dirinya pun bertanya-tanya mengenai panjang jalan yang ditingkatkan 40 kilometer dengan anggaran Rp 317 miliar.
"Didata (slide DPUPR) target 40 kilometer dengan realisasi anggaran Rp 172 miliar. Ini perlu penjelasan dari DPUPR atau dari tim penyusun (TAPD)," ucap Ikhwan.
Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bappedalitbang Kabupaten Paser, Rustan menuturkan jika target peningkatan jalan sepanjang 40 kilometer disusun pada saat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara untuk anggaran Rp 317 miliar yang disahkan dalam APBD.
"Karena target itu disusun pada saat RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan kita mengubah target saat penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) karena sistem yang tidak memungkinkan," jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris BKAD Kabupaten Paser, Syahdani juga mempertanyakan sebesar Rp 317 miliar. Pasalnya, datanya untuk belanja modal hanya Rp 203 miliar dan realisasinya Rp 179,3 miliar dengan persentase 89 persen.
"Makanya kami pertanyakan Rp 317 miliar itu. Aplikasi juga kita ini untuk upload masih banyak yang manual. Ini akan kami koreksi lagi dengan Dinas terkait," terang Syahdani.
Pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi menyebut kurang sinkron antara Bappedalitbang dan BKAD Kabupaten Paser. "Datanya beda-beda. Bappeda dan BKAD sinerginya ke depan harus lebih baik lagi," tandasnya. (adv)
Reporter: Achmad Syamsir Awal