DPRD Kukar Targetkan Pengesahan RAPBD 2023 Rampung November Nanti

Tenggarong, nomorsatukaltim.com - Dalam beberapa pekan ke depan, anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) akan mempersiapkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo, saat dikonfirmasi media ini, Rabu (7/9/2022).

Dirinya menyebutkan bahwa pada tahapan awal nanti, pihaknya akan lebih dulu menyampaikan nota keuangan pemerintah. "Tentunya sebelum nota keuangan itu disampaikan, ada semacam pra atau pembahasan di tingkat TAPD dulu bersama tim Banggar DPRD untuk menggali, membedah nota keuangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah," ungkapnya. Siswo juga menerangkan bahwa terkait dengan pembangunan skala prioritas di tahun 2023, pihaknya belum dapat memastikan lebih lanjut. Kendati demikian, ia berharap ke depannya pengesahannya dapat dilakukan secara cepat. "Saat ini kan baru rancangan yang diajukan kepada kami, artinya kan bahan itukan masih mentah, itu semua belum fix," jelasnya. Dirinya juga mengaku belum mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan. "Saya belum mendapatkan gambaran secara pasti nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD, karena semua masih berupa draft dan rancangan rancangan, terkecuali kami sudah melakukan pembahasan di nota keuangan, sudah sahkan disitu, baru kami bisa jelaskan," sebutnya. Saat ditanya terkait apa saja yang menjadi fokus dan prioritas pemerintah? Siswo menjawab pihak DPRD Kukar harus lebih dulu mengetahui jenis pembangunan yang harus disetujui dan menjadi prioritas. "Untuk yang tidak prioritas, maka otomatis harus ditunda dulu karena harus mengutamakan pembangunan yang menjadi prioritas. Untuk pengesahan RAPBD biasanya efektif dilakukan di bulan November 2023," imbuhnya. Siswo berharap pengesahan RAPBD dapat diselesaikan secepatnya, paling lambat bulan November 2022 mendatang. "Tapi ketika kita bisa menyelesaikan itu lebih cepat, ya alangkah baiknya karena tentunya implementasi dan realisasi anggaran juga lebih cepat," paparnya. "Targetnya kalau kita melakukan pengesahan di akhir-akhir, di ujung-ujung belum lagi asistensi turun dan lain-lain itu juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan daripada pengesahan anggaran," pungkasnya. (Jat/Adv/DPRD Kukar)