Samarinda, nomorsatukaltim.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan kriteria calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yakni berlatar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Adapun beberapa nama yang di gadang-gadang akan menahkodai Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diantaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana dan Ridwan Kamil.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Daerah (Barmuda), H. Anderiy Syachrum menyampaikan bahwa untuk struktur Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Hak Preogratif Presiden berdasarkan amanat UU IKN pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi 'Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR'.
"Kami sepakat kriteria yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa calon Kepala Badan Otorita dari latarbelakang arsitektur dan memiliki pengalaman dalam memimpin daerah, karena hal tersebut merupakan kriteria ideal untuk Kepala Otorita yang akan mengawal Pembangunan IKN," jelasnya.
Di sisi lain kami berharap untuk calon wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara berlatar belakang Tokoh Kalimantan dan juga memiliki pengalaman dalam memimpin Daerah.
Hal ini, menurut DPP Barmuda patut dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi agar dalam struktur Badan Otorita IKN ada keterwakilan Tokoh Kalimantan, karena Tokoh lokal memahami kondisi sosial, budaya serta lingkungan masyarakat Kalimantan, sehingga dapat mengambil peran penting dalam membantu Kepala Badan Otorita dalam menyukseskan Pembangunan IKN.
"Perlu dipahami bahwa ini bukan ego kedaerahan, tapi memang suatu kebutuhan bagi struktur Badan Otorita IKN, sebagai upaya menciptakan kolaborasi antara Tokoh Nasional dan Daerah dalam Suksesi Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," paparnya.
Salah satu hal yang dikhawatirkan masyarakat Kalimantan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masyarakat Lokal akan jadi penonton, maka dengan keterwakilan Tokoh Kalimantan dalam struktur IKN juga akan menjadi jawaban dari kekhwatiran tersebut.
Tentunya kita ingin meletakkan Perpindahan Ibu Kota Negara sebagai titik balik dari kemajuan Indonesia, penting untuk setiap kebijakannya harus dikemas secara baik dan mempertimbangkan segala aspek, termasuk aspek keterwakilan Tokoh lokal, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya potensi kritik ataupun riak-riak dari masyarakat lokal dengan dalih tak adanya keterwakilan Tokoh Kalimantan dalam struktur badan otorita IKN.
"Menurut kami ada beberapa Tokoh Kalimantan yang layak untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN), diantaranya Pangeran Khairul Saleh, Hadi Muliadi dan Marthin Billa," pungkasnya.
Pertama, Pangeran Khairul Saleh, ia sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, juga sebagai Sultan Banjar, sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banjar Dua Periode dari Tahun 2005 Hingga 2015.
Melihat Pengalaman Pangeran Khairul Saleh, beliau sangat layak untuk mengisi struktur badan otorita IKN.
Kedua, Hadi Muliadi yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim, beliau selama ini memiliki peran penting dalam proses Perpindahan IKN di Kaltim sehingga namanya patut untuk di pertimbangkan untuk mengisi struktur badan otorita IKN.
Terakhir, Marthin Billa, yang saat ini tercatat sebagai anggota DPD RI. Marthin pernah menjabat sebagai bupati Kabupaten Malinau selama 2 periode, 2001-2011. Kini ia juga dipercaya sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. (sam)