Sertifikasi Bupati Edi

Oleh: Devi Alamsyah* INI bukan ide baru sebetulnya. Sudah banyak disampaikan oleh banyak orang pula. Yang menarik justru bagaimana ide itu bisa terealisasi. Saya kurang sepakat sekarang ini dengan istilah “ide itu mahal”. Susah dan sebagainya.,tapi sebetulnya yang lebih susah adalah mewujudkan ide tersebut. Selasa pekan lalu, saya diajak makan malam Pak Azhari Idris, kepala SKK Migas wilayah Kalimantan-Sulawesi. Beliau bersama Wisnu Wardhana, humas SKK dan beberapa timnya. Ini adalah pertemuan tatap muka ketiga kalinya dengan beliau. Rupanya Pak Azhari dan rombongan baru dari Tenggarong, Kukar. Sebelum balik ke Balikpapan, mampir dulu di Samarinda. Kukar adalah wilayah penghasil minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur. Tentu, SKK Migas dan Pemkab Kukar sudah sering berkomunikasi tentang banyak hal. Pak Azhari menyampaikan pertemuan dengan Bupati Kukar Edi Damansyah. Mereka membahas program magang di perusahaan migas yang berada di wilayah Kalsul. Bukankah sebelumnya sudah ada program seperti itu? Tapi rupanya ini mau lebih dikonsolidasikan lagi. Program dulu-dulu itu hanya inisiatif masing-masing perusahaan migas. Atau biasa disebut kontraktor kontrak kerja sama (K3S). Rencananya anak-anak muda di Kukar yang berminat dan memenuhi syarat akan dimagangkan di perusahaan migas. Mereka nanti akan mendapatkan sertifikat keahlian tertentu. Itu sebagai bekal kelak jika mereka masuk dunia kerja. Bahkan, kata Azhari, Bupati Edi sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk program tersebut. Perusda Kukar, PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MRGM), yang mengelola dana participating interest dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang akan meng-cover dananya. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di Kukar menyongsong ibu kota negara  (IKN) baru di Kaltim. Agar tidak ketinggalan dengan orang dari luar daerah. Apalagi IKN juga sebagian wilayahnya mengambil lokasi administrasi Pemkab Kukar. Selain Penajam Paser Utara (PPU). “Kenapa hanya Kukar, bagaimana dengan daerah lain di Kaltim?” tanya saya. “Karena Kukar daerah penghasil migas,” jelas Azhari. Selain itu, sebetulnya ini inisiatif dari Bupati Edi Damansyah. Menurut Azhari, Pak Edi lah yang pertama kali datang ke kantor SKK Migas meminta ada program itu. Bersama jajarannya. Nah, kunjungan Azhari bersama Wisnu ini sebagai balasan dari pertemuan sebelumnya. Tapi menurutnya, sangat memungkinkan jika program seperti ini berlanjut dan diikuti semua daerah bahkan provinsi. SKK migas dan K3S tentu welcome saja. “Kami akan sampaikan top rank keahlian apa saja yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja”. Kendati ini program magang, tapi K3S umumnya harus menyiapkan “uang saku” bagi peserta magang. Makanya mereka membatasi kuota. Namun, jika uang sakunya itu dibiayai oleh Pemkab setempat, tentu lain ceritanya. Pertanyaannya, apakah daerah lain selain Kukar mau dan siap mengalokasikan anggaran untuk itu? “Tapi, kita coba jalankan dulu dengan Kukar,” kata pria kelahiran Aceh itu. Sebetulnya Kaltim punya juga program beasiswa Kaltim Tuntas. Bahkan anggarannya jumbo. Miliaran rupiah. Tahun ini alokasi anggarannya mencapai Rp 150 miliar. Sebelumnya ada juga beasiswa Kaltim Cemerlang. Yang telah menghabiskan dana hingga Rp 1 triliun. Ini alokasi anggaran beasiswa pendidikan terbesar se-Indonesia. Melibihi alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta. Itu baru Pemprov Kaltim. Belum kabupaten/kota lainnya. Saya kira idenya Pak Edi jika dikomunikasikan bisa direspons baik. Apalagi saat ini, sertifikasi keahlian menjadi syarat atau ukuran yang diperhitungkan dalam dunia kerja. Di samping tentunya pendidikan formal. Apalagi ini. Yang mengeluarkan sertifikat selain BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), juga dari perusahaan migas. “Grade perusahaan migas itu paling tinggi. Jadi, pastinya ke mana pun masuk lamaran kerja, akan diperhitungkan,” kata Wisnu. Di industri hulu migas, tambah Azhari, semua sektor ada. Paling hanya 30 persen SDM dengan standar keahlian migas. Selebihnya banyak dibutuhkan disiplin ilmu dan keahlian. Pun termasuk teknik sipil. Seperti pengoperasian alat berat dan kemampuan lainnya. Karena itu, vendor K3S banyak sektornya. Bahkan hingga hubungan masyarkat dan pemerintahan. Tak mesti jika lulus harus kerja di sektor migas. Bisa juga masuk di perusahaan mitra K3S itu. Dengan sertifikasi keahlian yang dikeluarkan perusahaan migas, pastinya peluangnya akan lebih besar. Lalu apa keuntungan bagi industri hulu migas? Selain membantu masyarakat di daerah penghasil. Tetap ada win-win solusi. Jika program ini berjalan, kata Azhari, Pemkab Kukar akan mempermudah semua perizinan industri hulu migas di wilayahnya. Memang perizinan yang panjang bisa menghambat produksi migas. Karenanya fungsi SKK Migas menjembatani itu. Antara kepentingan kontraktor dengan pemerintah. Apapun itu, warga Kukar patut mengapresiasi rencana Bupati Edi ini. Artinya Pak Bupati tidak menutup mata dalam membangun SDM unggul di daerahnya. Saya belum sempat bertemu dan ngobrol banyak dengan Pak Edi. Kaitannya dengan rencana besarnya untuk mengembangkan SDM ini. Karena memang hampir semua daerah berbicara masalah SDM. Mungkin caranya yang berbeda-beda. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertemu beliau. Bagaimana dengan Anda? (*/jurnalis)