Realisasi Belanja Masih Rendah, PPU dan Mahulu Ditegur Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegur beberapa daerah yang realisasi belanja anggarannya masih rendah. Dua kabupaten di Kaltim pun terkena teguran, yakni Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu. nomorsatukaltim.com - Pencapaian pendapatan daerah Penajam Paser Utara (PPU) hingga jelang akhir 2021 termasuk dalam yang terendah se-Indonesia, hanya mencapai sekira 40 persen. Hal itu disampaikan melalui Rakor Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 se-Indonesia saat COVID-19 secara virtual, Senin (22/11) lalu. Saat itu, rakor diikuti oleh Asisten 1 Setkab PPU, Sodikin beserta jajaran. Dalam pemaparan Mendagri Tito Karnavian, per 19 November 2021 pendapatan gabungan seluruh kabupaten/kota mencapai 76,19 persen. Menurutnya, minimnya serapan ini tidak bagus. Karena belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat, yang mana ini tidak terjadi jika serapannya minim. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. "Karena kita tahu bahwa lebih dari Rp 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang," katanya, dikutip dari Harian Disway Kaltim - Disway News Network (DNN). Ia mengingatkan kepada daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya. "Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai dengan aturan," katanya. Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai realisasi APBD setiap minggunya. Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi, hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen. Sementara itu, 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD diketahui masih di bawah 70 persen. Daerah-daerah tersebut, di antaranya Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jambi. Data Kemendagri juga mencatat ada kabupaten dengan realisasi belanja APBD-nya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara (PPU), Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, dan Kupang. Disebutkan pula, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, di antaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, dan Palembang.

TUDING DEFISIT