Wagub pun Heran Solar Langka di Kaltim

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Rapat Koordinasi Daerah Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Samarinda, Selasa (23/11) menjadi ajang curhat. Sejumlah pejabat pemerintah daerah mengeluhkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) terutama solar yang langka di daerah yang kaya akan hasil migas ini. Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Marnabas tak bisa menahan emosi atas kinerja Pertamina yang tak mampu menyelesaikan pasokan BBM di Kaltim. “Sudah berbulan-bulan antrean di SPBU tak bisa diselesakan, ada ap aini?” kata Marnabas di depan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dan para peserta rapat. Ia wajar saja murka, pasalnya menjadi slah satu pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok. Terutama dalam beberapa pekan ke depan harus dapat memastikan kelancaran kebutuhan warga yang biasa meningkat pada saat hari raya dan libur panjang. Bukan hanya Marnabas yang heran dengan fenomena kelangkaan BBM di Kaltim.  Wakil Gubernur Hadi Mulyadi juga merasa keheranan. “Saya juga heran mengapa BBM solar ini seperti langka, padahal berdasarkan jumlah penduduk, mestinya cukup saja,” katanya kepada Disway Kaltim. Hadi mengatakan, persoalan kelangkaan ini bersumber dari beberapa faktor. Salah satunya, karena kebutuhan solar meningkat. “Ini mungkin karena kebutuhan solar meningkat karena ekspor sawit dan batu bara meningkat.Mungkin saja ada semacam penyimpangan. Solar bersubsidi kan bukan untuk industri harusnya.” “Akibatnya nanti kan distribusi solar kendaraan pengangkut bahan pokok terbatas. Makanya nanti kita minta pihak terkait, sampai akhir tahun distribusi solar subsidi tepat sasaran,” kata Hadi. Permasalahan Pertamina ini juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltim Yadi Robyan Noor. Robyan, merasa permasalahan ini harus dicegah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. “Kalau evaluasi gak bagus, kami usulkan ke Kementerian Keuangan melalui gubernur dihapuskan aja (solar) subsidi. Itu yang paling jelek.” “Bagaimana kesadaran memanfaatkan teknologi, bekerja sama dengan perbankan. Balikpapan sudah. Tapi itu pilihan yang akan kami laporkan. Masyarakat tentu menunggu apa solusinya,” ungkap Robyan. Sebagai satu – satunya anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, yang mendistribusikan BBM di seluruh SPBU di Kaltim –Kaltara, memberikan jawaban atas keluhan pemerintah maupun masyarakat. Gusti menerangkan penyalahgunaan solar bersubsidi karena adanya disparitas harga yang jauh dari harga solar industri. “Disparitas harga antara solar industri dan solar subsidi saat ini Rp 9.050 per liter. Ada oknum yang memanfaatkan hal ini, ada disparitas harga yang tinggi. Siapa yang tidak tertarik untuk menekan biaya,” terang Gusti. Diketahui, kuota solar JBT 2021 oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Kaltim mendapat jatah kuota per September 2021 sebanyak 211.588 ribu  ton . Harga solar subsidinya sendiri sekitar Rp 5.500 per liter dan harga industri sebesar Rp 14 ribu per liter. Gusti mengakui pihaknya telah menyelesaikan permasalahan ini. Solusi yang saat ini diterapkan adalah menerbitkan fuel card. Fuel Card ini diperuntukkan kepada kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi solar sesuai  Perpres No. 191 tahun 2014. Fuel Card diberikan kepada kendaraan yang telah melunasi pajak kendaraan. Sehingga, Pertamina mampu mengidentifikasi oknum mafia solar ini. Penerapan fuel card di Kaltim masih dilakukan di Kota Balikpapan. Pertamina bekerjasama dengan perbankan BRI, dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kaltim. “Kita menerbitkan fuel card dengan memverifikasi anggota Aptrindo, penerimanya. Nanti konsumen memegang fuel card, setiap nopol 1. Nanti tinggal transaksi di SPBU. Persiapannya paling EDC nya BRI harus ada di SPBU yang menjual solar subsidi,” jelas Gusti. Potensi penggunaan fuel card di seluruh kabupaten – kota di Kaltim, Gusti menyatakan sangat bisa sekali fuel card diterapkan. Rencana ini masih tergantung dari tiap pemerintah daerah sendiri. Karena, dengan adanya fuel card penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. “Tergantung dari pemerintah di setiap wilayah maunya seperti apa. Kita berharap dapat support dari provinsi Pak Gubernur.” “Sudah ada meeting dengan Pak gubernur dan tim. Supaya ini juga segera terealisasi. Insyallah mulai 2022 siap, karena dari kami dan perbankan siap. Operator tinggal diarahkan untuk edukasi,” lanjutnya. Intinya, ujar Gusti, solusi dari permasalahan ini adalah identifikasi pihak yang layak membeli BBM subsidi. Adanya koordinasi dan sinergitas antara Pertamina, pemerintah, dan aparat penegak hukum. “Yang penting adalah identifikasi, identitas pengguna yang tepat sasaran,” pungkasnya. Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Namun, hingga beberapa bulan terakhir, banyak truk bermuatan kebutuhan pokok yang mengantri hingga seharian penuh. Seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Tenggarong. Bisa terlihat SPBU ramai akan antrean truk besar di 3 daerah ini. Antrean ini hanya gara – gara solar subsidi. Terindikasi pula, banyaknya kendaraan yang mengetap solar. Bisa dibilang adanya mafia BBM solar. Ini menjadi dampak lambatnya pendistribusian kebutuhan pokok dan kenaikan harga kebutuhan pokok itu sendiri.  *LID