Samarinda, nomorsatukaltim.com – Secara umum, jadi tidaknya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tergantung pada situasi pandemi COVID-19 secara nasional. Namun jika semuanya berjalan sesuai rencana, dua instansi ini lebih dulu ‘diungsikan’ ke Kaltim dari pusat.
Soal keterkaitan rencana pemindahan IKN dengan pandemi secara nasional itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata. Yang jelas, saat ini RUU Pemindahan IKN sudah selesai dan siap diserahkan pada DPR untuk disahkan.
Mengingat pemindahan IKN tidak ada dalam RAPBN tahun 2022, maka skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi pilihan yang paling mungkin dilakukan.
Pada Rabu 1 Semptember lalu, dalam rapat Kementerian PPN/Bappenas dengan DPR RI, progres rencana pemindahan IKN sudah sampai pada pembahasan pemindahan PNS ke IKN melalui belanja modal tahun anggara 2022.
Rencananya, TNI, Polri adalah dua instansi yang akan lebih dulu menempati kawasan calon IKN Baru nantinya. Hal ini berkaitan dengan kepastian keamanan dalam banyak hal. Lantaran pembangunan IKN bakal menguras energi dan biaya yang sangat besar.
"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (menggelar upacara kemerdekaan ke-79 di lokasi IKN Baru), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," jelas Rudy dilansir dari CNBC.
Apabila RUU Pemindahan IKN bisa segera disahkan, kata Rudy, maka bukan tidak mungkin pada tahun depan sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan. Walau kembali digarisbawahinya apabila semua tergantung pada kondisi negeri dalam hal penanganan pandemi virus corona secara nasional.
Terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa rencana pemindahan IKN masih berada di jalur yang tepat. Alias masih memungkinkan untuk direalisasikan. Namun memang, tidak bisa dilakukan dalam tempo cepat dan buru-buru. Karena banyak yang harus dipersiapkan.
"Kalau kita membangun tentu enggak bisa langsung seperti sulap. Untuk pembangunan fisik ada step-step tahapannya. Kalau mau pindah, step-step ini yang sedang kita siapkan. Di masterplan kita juga sampai 2045," kata Suharso.
"Begitu bisa go, kita akan go. Kita sudah sampai pada land development, penanaman bibit sudah, penyemaian sudah kita lakukan. Cuma soal bagaimana kita akan membiayai dan membangun," imbuhnya.
Disinggung soal apakah cita-cita Presiden Joko Widodo untuk dapat menggelar upacara kemerdekaan ke-79 di lokasi IKN Baru. Ia belum berani memberi garansi.
"Bisa enggaknya pemerintahan ini bisa dimulai pada 2024 itu masih jadi pertanyaan, kalau dalam situasi seperti ini (pandemi COVID-19). Tapi, kita masih tetap on the right track," ucapnya. (ava2)