Berharap Tak Ada Klaster Sekolah Akibat PTM di PPU

PENAJAM, nomorsatukaltim.com – Sudah dua pekan Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Meski belum terlihat pengaruhnya terhadap angka penderita  COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten PPU menyarankan PTM terbatas, ditunda terlebih dulu. Penundaan dilakukan untuk mencegah adanya peningkatan kembali kasus COVID-19 di daerah itu.

“Kami hanya menyarankan sekolah dan OPD terkait menunda dulu kegiatan belajar mengajar secara langsung itu. Sampai benar-benar situasi aman. Walau satu sisi, kebijakan pemerintah pusat itu sudah diberikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU, dr Jansje Grace Makisurat, Senin (30/8). Ia mengaku berat hati mengizinkan sekolah kembali aktif. Karena wabah masih bisa mengancam siapa saja. "Dilemanya karena orang tua juga sudah ingin menyekolahkan anaknya. Dari sisi pendidikan juga, siswa menurun. Tapi tetap, itu sebenarnya tidak sebanding dengan risiko yang bisa saja terjadi," jelas dia. Yang paling dia takutkan terjadi klaster sekolah. Apa lagi, mengontrol anak lebih berat ketimbang orang yang sudah dewasa. "Namanya kebiasaan anak-anak. Suka saling meminjam barang, bermain dan sebagainya. Belum lagi soal ketaatan mereka dalam menjalankan prokes," tandasnya. Namun apa mau dikata. Grace hanya bisa berharap semua yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Dia hanya menegaskan bahwa prokes itu ada kunci. Merupakan modal utama untuk menangkal COVID-19. "Semoga saja yang saya takutkan tidak terjadi. Jangan sampai," tuturnya. Juru bicara Satgas COVID-19 PPU ini menyebutkan situasi terkini paparan virus sudah terkendali. Berbeda dengan beberapa bulan lalu. Kasus terkonfirmasi pekan ini hanya menyisakan sekira 200 orang saja. Di mana kebanyakan melakukan isolasi mandiri (isoman). Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Alimuddin mengatakan, berbagai upaya dilakukan mencegah adanya penyebaran wabah di sekolah. "Untuk wilayah sekolah yang berada di zona kuning ke bawah, diperkenankan untuk menggelar PTM secara terbatas. Dengan ketentuan semua persiapan sudah terpenuhi," ujar Alimuddin, dihubungi terpisah. Untuk penentuan zonanya, pihak sekolah wajib rutin berkoordinasi dengan satgas kelurahan/desa setempat. Kalau soal ketentuan persiapan itu ialah menjamin semua fasilitas dalam penerapan prokes terlaksana. Ruang kelas dengan bangku berjarak, tempat sanitasi dan termo-gun wajib dimiliki. Adapun semua guru harus sudah menerima vaksinasi COVID-19. Alimuddin juga menyebutkan dirinya selalu melakukan monitoring selama PTM terbatas ini berjalan. Adapun dari hasil evaluasi sementara ini, diketahui muncul masalah berkaitan dengan jam masuk dan pulang sekolah. "Ada beberapa sekolah yang terjadi kerumunan. Siswa dan orang tua yang menjemput menunggu di depan sekolah. Nah, itu menjadi catatan kami," ungkapnya. Hal itu turut menjadi perhatian Polres PPU. Kepala Satlantas Polres PPU AKP Alimuddin mengatakan turut mengawasi jalannya PTMT ini. Sekali jalan dengan penerapan Undang-Undang No 22 tahun 2009. Berkaitan dengan penggunaan kendaraan di bawah umur. "Ada personel kami turunkan. Tapi untuk sementara ini, kami tegur secara persuasif," ujarnya. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan sikapnya tak mau membuka PTM terbatas di seluruh Kaltim. Salah satu alasan Isran Noor ialah kasus warga terkonfirmasi positif virus corona masih fluktuatif. "Kami tidak ingin anak-anak terpapar dan membahayakan kesehatan mereka. Ini harus dipahami semua pihak, terlebih pengertian orang tua dan para guru," tegas Kasatgas Penanganan COVID-19 Kaltim ini. Lagi pula, tambahnya, selama pandemi dan wabah menyebar di seluruh penjuru Benua Etam, proses belajar mengajar terus berjalan walau pun secara sistem daring atau online. "Kita terus evaluasi dan evaluasi. Segala sesuatu harus dikaji lebih mendalam. Resiko apa pun, kita tidak ingin anak-anak kita susah. Bantu doa, semoga kasus terus menurun dan berkurang, sehinģga tidak ada lagi penularan Covidnya," ungkap Isran dalam pernyataan resmi. Terkait dengan percepatan penanganan COVID-19, Isran Noor menegaskan, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengirimkan vaksin. Bahkan, lanjut Isran, September depan Indonesia akan kedatangan vaksin sebanyak 60 juta dosis. Lanjut, Oktober juga akan datang kurang lebih 70 juta dosis. "Berapa jumlah yang akan dikirim ke Kaltim, kita berharap selalu ada dikirim. Karena, kita sangat memerlukan. Presiden Jokowi janji akan kirim terus," sebut Isran Noor, Selasa 24 Agustus 2021. Provinsi Kaltim menargetkan setiap hari bisa mencapai 10-15 ribu dosis vaksin diberikan kepada masyarakat, apabila vaksin tersedia. Menurut Isran, kebutuhan vaksin ini sangat diperlukan, karena prevalensi penyebaran COVID-19 beberapa pekan lalu cukup tinggi di Benua Etam. "Alhamdulillah sekarang mulai menurun. Tetapi, kami berharap meski menurun perkembangan covid, vaksin tetap menjadi utama," jelasnya. Lebih dari itu, ia memberi imbauan pada Disdikpora dan para kepala sekolah dalam pengawasannya. Karena menurutnya, pendekatan dari pemerintah dan sekolah bisa lebih efektif untuk menekan orang tua siswa terhadap anaknya. "Ya kalau bisa di antar saja. Di jam-jam tertentu. Agar kerumunan juga tidak terjadi saat menjemput," terangnya. *RSY/YOS