Andi Harahap: Politisi Petarung

Sejak konflik Partai Golkar Kaltim menghangat, Andi Harahap kerap tampil memberikan pernyataan. Politisi senior asal Penajam Paser Utara itu menjadi tokoh yang diburu, untuk mengetahui kebijakan penggantian posisi Ketua DPRD Kaltim.

Samarinda, nomorsatukaltim.com - “Kalau soal itu saya enggak mau komentar dulu, kami ikuti arahan partai saja,” kata bekas Bupati PPU itu. Andi Harahap saat ini dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kaltim. Sebagai politisi yang sudah banyak makan asam garam, peran Andi Harahap cukup krusial. Pengalaman panjang di eksekutif dan legislatif-lah, yang membuatnya dipercaya memimpin fraksi beringin. Ia termasuk salah satu orang yang terlibat dalam pemekaran PPU, awal tahun 2000. Atas keterlibatannya, Andi Harahap pernah menjadi Bupati PPU periode 2008-2013, berpasangan dengan Mustaqim MZ. Terkait perkembangan PPU saat ini, Pak Ketua, --sapannya, tak menyangka bakal menjadi calon ibu kota negara (IKN). “Ini momentum untuk pemerataan pembangunan. Karena itu sejumlah persiapan perlu dilakukan. Mulai dari tenaga SDM sampai infrastruktur,” kata Andi Harahap. Teranyar, PPU berniat membangun kampus Islam PPU. “Wah, saya dukung sekali pembangunan kampus itu. Itu penting, untuk pembangunan SDM di IKN,” terang Andi. Ia kembali mengenang masa-masa pengabdiannya selama menjabat bupati. Fokus utamanya kala itu adalah infrastruktur. Nah, salah satu peninggalannya adalah Jembatan Tol Nipah-Nipah yang kini menghubungkan PPU-Balikpapan. Meski saat ini masih ada masalah kejelasan dengan PT WIKA. Terkait kapan beroperasinya jembatan tersebut. Itu saat menjadi bupati. Sebelumnya ia termasuk salah satu pencetus pemekaran PPU pada 2002 lalu. PPU saat itu masih menjadi satu kesatuan dengan Kabupaten Paser. Atas inisiatif masyarakat, terbentuklah timses. Andi Harahap termasuk di dalamnya. Keinginan mereka kala itu menginginkan agar masyarakat di empat wilayah kecamatan di PPU bisa hidup lebih baik. Ini ditandai dengan terbentuknya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara yuridis formal, berdasarkan UU 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan dikeluarkannya UU ini, empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku resmi menjadi satu. Akhirnya jadilah PPU, Kabupaten ke-13 di Kaltim. “Kalau (orang) yang lama pasti tahu apa-apa saja kerja saya, yang baru belum tahu,” selorohnya. Berbekal itulah dirinya mulus melenggang maju sebagai calon bupati PPU. Perjalanan karirnya dalam berpolitik pun tidak mulus-mulus amat. Dua kali ia kalah melenggang kembali maju sebagai calon bupati. 2013 ia kalah dengan Yusran Aspar. 2018 maju lagi berpasangan dengan Fadly Imawan. Keduanya diusung Partai Golkar. Kemudian didukung pula Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Idaman dan Partai Pembanguan Pembangunan (PPP). Sayangnya ia kalah dengan Abdul Gafur Masud (AGM). Pada 2012 lalu, pria kelahiran Buton ini sempat tersandung kasus hukum. Mujur, dewi fortuna masih berpihak padanya. Ia masih bisa melenggang berkarir di politik. Ya, berpolitik menjadi jalan ninja Andi. Katanya itu adalah caranya untuk mengabdi. Berhenti berkarir politik? Nyatanya tidak. Ia mencalonkan diri lagi sebagai calon legislatif DPRD Kaltim dapil PPU. Suaranya salah satu terbanyak di Golkar. Yaitu 15.798 suara. Memiliki suara terbanyak membuat partai mempercayakan dirinya menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kaltim. Dinamika politik terus terjadi selama ia berkarir. Terbaru saat Golkar sedang alami kisruh internal. Namanya termasuk salah satu kandidat menggantikan Makmur HAPK, bersaman dengan Hasanuddin Mas’ud. Soal ini ia tidak ingin banyak berkomentar. Saat ini ayah empat orang anak ini masih ingin terjun berpolitik. Mengabdi untuk PPU, tempat ia dibesarkan. Bukan sebagai bupati, kali ini sebagai wakil rakyat. “Saya itu ingin terus mengabdi untuk masyarakat selagi saya bisa,” tutup Andi.  (*)   Pewarta: Bahrunsyah