DPP Iwapi Turun Tangan, Atasi Kisruh DPD Kaltim

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – DPP Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) menyatakan Musyawarah Daerah DPD Kaltim yang berlangsung kemarin (8/6) berjalan sesuai dengan prosedur organisasi.

Diketahui, Selasa kemarin DPD Iwapi Kaltim menggelar musyawarah daerah (musda) di Balikpapan dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi. Dalam Ernawaty Gaffar sebagai Ketua Umum DPD Iwapi Kaltim periode 2021 -2026. Ernawaty terpilih dengan mengantongi enam suara DPC Iwapi dari 7 DPC yang bisa menggunakan suaranya. Di Musda tersebut DPP yang hadir langsung melantik Ketua terpilih. Ketua Umum DPP Iwapi, Nita Yudi mengatakan, musda Iwapi Kaltim berjalan lancar dan sah. Prosedur sudah dilalui sesuai AD ART & PKO Iwapi. “Menanggapi bahwa ada pernyataan Ketua Umum terpilih menyalahi aturan AD RT tidak benar. Ernawati Ghafar sebelumnya dikabarkan menyalahi aturan karena belum lima tahun atau satu periode menjabat di DPC. Pada kenyataannya sebelum menjabat menjadi Ketua Iwapi Balikpapan, Ernawati sudah pernah di kepengurusan DPC Iwapi Paser periode 1999 – 2003,” ucapnya, Rabu (9/7). Ia menyayangkan, pengurus sebelumnya atau ketua Iwapi Kaltim sebelumnya seharusnya mengerti aturan dalam AD ART dan teliti dengan anggota serta kepengurusan. Dengan situasi ini DPP telah menunjuk Tatyana Sutara, WKU I DPP IWAPI sebagai caretaker DPD IWAPI Kalimantan Timur, guna menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai AD ART & PKO IWAPI, dan menghantarkan DPD sampai MUSDA terselenggara dengan baik. Nita menyampaikan, sebenarnya seharusnya Musda ini dilaksanakan tahun 2019 lalu. Namun ditunda hingga 2020 saat kondisi Covid-19. “Kami kembali memberikan keringanan penundaan. Namun hingga pergantian tahun kejelasan Musda tidak ada, dan DPP telah melayangkan surat peringatan sesuai peraturan organisasi. Namun sayang nya tidak dilaksanakan, sehingga akhirnya DPP mengambil alih sesuai aturan yg berlaku,” bebernya. Sebelumnya ada dua calon yakni Ernawati Gahfar dan Nurhasanah. Namun, DPP mendiskualifikasi yang bersangkutan. Kemudian DPP memutuskan menugaskan caretaker dari DPP Iwapi Tatyana Sutara. “Teguran pertama kami layangkan karena hingga tahun ini tidak digelar Musda. Paling fatal, adalah pelanggaran pemalsuan SK kepengurusan DPP Iwapi. Padahal sudah jelas kami tidak pernah mengeluarkan SK tersebut. Bahkan yang bersangkutan satu tahun tidak aktif, baik ke DPC atau pusat. Padahal dalam aturan orgnaisasi bila ketua tidak aktif sampai enam bulan saja bisa dianggap mengundurkan diri,” jelasnya. Selain itu, sudah jelas enam DPC mendukung. “Jadi sah Ernawati Ghafar sebagai ketua. Yang dipersoalkan sekarang apa. Iwapi ini sudah berdiri 46 tahun. Bukan organisasi sembarangan. Kami DPP pun sampai turun tangan,” bebernya. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Iwapi Kaltim periode 2021-2026 Ernawaty Gaffar mengatakan, ia maju sudah sesuai syarat. “Kalau dibilang melanggar masalah periode menjabat di Iwapi, saya periode 1999 – 2003 di DPC Paser. Selain itu saya juga pernah menjabat kepengurusan Kadin,” kata Erna. Menurut Ernawaty, Musda yang dilakukan sudah sesuai aturan. Pusat sendiri turun tangan karena banyak terjadi pelanggaran. “Setelah terpilih. Saya fokus pada program kerja saya saja,” ujarnya. Adapun program-program yang akan dijalankan sesuai dengan visi misi yang disampaikan saat Musda berlangsung. “Dia berharap program-program yang sudah terencana dapat berjalan. Dan mempermudah dalam memberikan permodalan serta pemasaran,” tutupnya. (fey)