Bersaing di Tingkat Dunia

JAKARTA, DISWAY - Pertengahan September 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumumkan dimulainya kompetisi pelayanan publik tingkat dunia, United Nations Public Service Awards (UNPSA). Indonesia akan mengirimkan inovasi-inovasi terbaik yang masuk Top 45 untuk bersaing. Salah satunya Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman (Sipelandukilat) Pemprov Kaltara. Pengajuan inovasi pada ajang internasional ini paling lambat 27 November 2019 waktu New York, Amerika Serikat. Persiapan harus dilakukan untuk menyesuaikan indikator penilaian dalam UNPSA. Salah satu indikator penilaiannya adalah kesesuaian inovasi dengan sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. UNPSA merupakan penghargaan internasional paling prestisius dalam bidang pelayanan publik. Karena mencakup lintas sektor dari berbagai kegiatan PBB. Beberapa kali, Indonesia berhasil menorehkan prestasi pada ajang tersebut. Dimulai 2014, lima inovasi Indonesia menjadi finalis UNPSA. Di tahun berikutnya, dua inovasi Indonesia meraih juara II UNPSA. Prestasi kembali diraih Indonesia pada UNPSA 2018 dengan menjadi juara I melalui inovasi Sistem EDAT (Early Diagnosis And Treatment) Dinas Kesehatan Teluk Bintuni. Selanjutnya di 2019, Indonesia kembali meraih juara I melalui inovasi PetaBencana.id dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebelum bersaing di tingkat dunia, Selasa 15/10), inovasi yang masuk Top 45 menerima award atau penghargaan dari Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla. Didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Wapres menyerahkan penghargaan untuk inovasi terbaik yang telah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019. Salah satunya, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dengan inovasi Sipelandukilat. Penghargaan diberikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Selain award untuk lima provinsi, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga/ pemda seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurut Jusuf Kalla, kompetisi inovasi pelayanan publik bertujuan pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jusuf Kalla mengaku, inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa. "Inovasi adalah satu kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujarnya. JK menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. "Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat," ungkap JK. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Syafruddin mengungkapkan, kompetisi inovasi bisa menjaga roda birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan antisipatif terhadap gelombang perubahan. “Penghargaan ini adalah simbol kuat dan solidnya upaya pemerintah menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” ungkap Menteri Syafruddin. Dikatakan, pemerintah daerah yang masuk dalam 45 inovasi akan menerima dana intensif daerah (DID). Pemberian DID harus memenuhi kriteria utama, yakni meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), penetapan APBD tepat waktu, memiliki pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Soal kriteria ini, Kaltara masuk sebagai salah satu penerima. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. Untuk Kaltara, inovasi yang menerima penghargaan adalah Sipelandukilat. Singkatan dari Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Pedalaman dan Perbatasan. Inovasi ini merupakan penggabungan kata pelanduk atau kancil (hewan lincah dan mampu beradaptasi di wilayah hutan pedalaman Kalimantan) dan kilat. Sipelandukilat memasilitasi disdukcapil kabupaten yang memiliki daerah pedalaman dan perbatasan dalam mengatasi permasalahan kepemilikan dokumen adminduk dengan mendatangi langsung wilayah perbatasan. “Inovasi ini adalah upaya kita melakukan pelayanan publik secara cepat dan lincah. Khusus kita fokuskan untuk melayani masyarakat yang terisolasi, yang tinggal tersebar tidak merata di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara,” jelas Gubernur Kaltara. Sipelandukilat memberikan 22 pelayanan administrasi kepada masyarakat di perbatasan, seperti KTP-el, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Pelayanan adminduk dengan prinsip tepat, akurat, lengkap, dan gratis ini berfokus pada wanita, anak-anak, orang tua, serta penyandang disabilitas yang seringkali kesulitan untuk pergi ke ibukota kabupaten untuk mengakses pelayanan adminduk. Layanan jemput bola pelayanan dokumen adminduk ini, masyarakat bisa langsung mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan dalam hitungan jam. Karena, selain mengedepankan kecepatan, Sipelandukilat ini memberikan pelayanan secara merata, gratis, dan anti-pungutan liar. (*)