Gubernur Ajak DPRD Kerja Cepat

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie memberikan selamat kepada jajaran pimpinan definitif DPRD Kaltara, belum lama ini.(Humas) TANJUNG SELOR, DISWAY - Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kaltara telah dikukuhkan, Jumat (11/10) malam lalu. Ditetapkan pimpinan, antara lain Norhayati Andris dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kaltara. Ia didampingi Andi Hamzah dari Partai Gerindra dan Andi M Akbar dari Partai Hanura sebagai wakil ketua. Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie berharap agar segera dilanjutkan dengan menetapkan alat kelengkapan dewan lainnya, sehingga DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal. "Kita doakan semoga para pimpinan DPRD Kaltara yang baru saja dilantik bisa menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya," kata Irianto. Gubernur menambahkan, sinergisitas terus terjalin antara DPRD dan Pemprov Kaltara. Termasuk ajakan gubernur untuk bekerja secara cepat dan tepat. Apalagi di era sekarang, perubahan begitu cepat. Tak terkecuali dalam hal pemerintahan. "Banyak tugas dan pekerjaan kita yang telah menanti, termasuk bagi para anggota DPRD. Untuk itu, dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD, saya harap bisa secepatnya menyusun alat kelengkapan dan segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada ada," ujarnya. Diungkapkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang tata tertib DPRD provinsi dan kabupaten/kota, disebutkan 3 fungsi DPRD. Yaitu fungsi legeslasi (bersama pemerintah daerah membuat aturan), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Terkhusus dalam fungsi anggaran, kata Gubernur, berbeda dengan DPR RI yang memiliki hak budget. DPRD, tegasnya, hanya memiliki hak anggaran. Sehingga tidak punya hak untuk menolak, melainkan hanya menyetujui. "Saya menganggap penting mengingatkan tugas fungsi ini, agar kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi tetap pada aturan dan perundang-undangan," kata Irianto. Disamping memiliki fungsi, lanjut Irianto, DPRD juga memiliki tugas yang harus diselesaikan bersama. Oleh karena itu penting untuk saling mengingatkan dalam rangka memperbaiki kinerja. Ia juga mengingatkan soal APBD 2020 yang telah dievaluasi Mendagdri agar segera ditetapkan. “Terkait APBD 2020, Mendagri telah menyampaikan surat soal hasil evaluasi. Dalam surat itu ditegaskan tidak ada pembahasan karena sudah dievaluasi dan dibahas DPRD sebelumnya. Kita berharap setelah pimpinan ini dilantik dan alat kelengkapan dewan juga dibentuk, segera menetapkan bersama APBD 2020,” jelas Irianto. Selain mengenai anggaran, gubernur juga mengajak seluruh elemen di Kaltara agar turut menyikapi kondisi dan situasi bangsa saat ini. Utamanya menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. "Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kaltara untuk selalu menjaga kebersamaan. Kita jaga Kaltara yang selama ini sudah aman dan damai," katanya. "Selanjutnya perlu saya sampaikan juga, bahwa tahun depan akan diselenggarakan Pilkada serentak, termasuk di Kaltara. Dalam kesempatan ini, saya kembali mengajak mari kita berdemokrasi secara santun. Jangan saling menjelekkan, jangan saling fitnah. Kalimantan Utara dalam dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan indeks demokrasi yang baik. Bahkan menjadi 5 besar yang terbaik. Saya berharap ini kita pertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi," harapnya. (*)