Indeks Keternakerjaan Membaik

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menerima penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri di Binakarna Auditorium Hotel Bidakara Jakarta.(istimewa) JAKARTA, DISWAY - Kaltara mendapat pengakuan nasional. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI menilai, indeks ketenakerjaan di provinsi paling bungsu ini membaik. Alhamdulillah. Begitu kalimat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. "Baru saja saya terima penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri, di Binakarna Auditorium Hotel Bidakara Jakarta. Penghargaan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) terbaik," ungkap Irianto di laman facebook miliknya. Kaltara terbaik Pertama berdasarkan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah kategori kecil. IPK 69,8, di atas Papua Barat sebagai terbaik kedua, dan Sulawesi Tenggara terbaik ketiga. "Kita meraih yang terbaik untuk kategori provinsi kecil. Kategori provinsi besar diraih Jawa Tengah dan kategori sedang diperoleh Yogyakarta," katanya, Senin (14/10). Dijelaskan, indeks pembangunan ketenagakerjaan adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang mendasar. "Di Kaltara, dari 9 indikator tersebut, nilainya cukup baik. Di antaranya, kesempatan kerja, hubungan industrial, dan pengupahan. Sehingga, kita mendapatkan penilaian yang terbaik dari provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk kategori kecil," lanjutnya. Dalam hal pengupahan misalnya. Sesuai hasil penilaian, Kaltara dinilai paling cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan soal upah minimum. Selain itu, Pemprov Kaltara juga dinilai kooperatif menampung usulan dan aspirasi perwakilan pekerja melalui organisasi, penyelesaian perlindungan pekerja dan sengketa ketenagakerjaan. Termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dikatakan, Kaltara masuk dalam kategori kecil, karena penduduk belum 1 juta. Penghargaan yang diperoleh kedua kalinya dalam dua tahun berturut-turut. Tahun lalu Kaltara berada di peringkat ketiga. Sementara tahun ini sebagai terbaik pertama. "Penilaian IPK dilakukan Badan Litbang Kementerian Ketenagakerjaan melalui tim independen. Di dalam tim tersebut terdapat para pakar dari perguruan tinggi negeri. Mereka memantau fungsi Ketenagakerjaan di seluruh provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan melalui evaluasi dari data BPS serta hasil tinjauan langsung atau observasi ke lapangan," jelasnya. Selain penghargaan IPK terbaik, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku, akan memberikan reward berupa insentif anggaran dari Kemenaker. "Saya minta kepada teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan reward, berupa insentif kepada provinsi yang terbaik ini," kata Hanif disambut aplaus para tamu yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama. Yaitu pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan IPK untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional melalui pengukuran di setiap provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak 2011, dan setiap tahunnya diberikan penghargaan bagi provinsi yang memiliki nilai indeks terbaik. Penganugerahan 2019, kata Hanif, didasarkan pada pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (*)