Achmad Baidowi: Pemindahan IKN Tak Boleh Bebani APBN

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai rencana pemindahan ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) tetap relevan. Selain itu, realisasi rencana yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 itu tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, upaya merealisasikan rencana pindah IKN bisa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga usaha seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang sudah ada saat ini. Pemilik sapaan akrab Awiek itu menyatakan, pemindahan IKN dengan menggunakan APBN memang merupakan hal yang berat. Apalagi dilakukan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. “Itu caranya bagaimana memberikan solusi pembangunan yang tidak memberatkan APBN,” tuturnya. Ia menilai realisasi pemindahan ibu kota relevan karena kondisi Jakarta yang sudah terlalu berat menahan beban multidimensi. Namun, dia mengingatkan bahwa pemindahan IKN tidak boleh sampai memboroskan anggaran negara. “Maka jangan terlalu dibebankan ke APBN. Tapi cari solusi yang lain,” ujar pria yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut. Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi menilai rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim sudah tidak relevan. Sebab menurut Nabil, saat ini APBN sangat terbatas. Dia memaparkan, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan APBN pada 2020 turun hampir 20 persen. Sementara belanja negara naik lebih dari Rp 500 triliun. “Bahkan beban hutang negara semakin membesar,” kata Nabil, Minggu (18/4). Beberapa waktu lalu Jokowi mengutarakan keinginannya agar desain dan tata kota ibu kota baru bisa menjadi rujukan kota pintar atau smart city di dunia. Dalam sambutan pada HUT Ahli Perencanaan Indonesia pada Sabtu (17/4) lalu, Jokowi mengingatkan jangan sampai pembangunan smart city dilaksanakan tanpa perencanaan yang jelas. “Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang menjadi pionir kota rujukan dunia,” kata Jokowi. (cnn/qn) Sumber: PPP Nilai Pindah Ibu Kota Tetap Relevan, Tak Harus Pakai APBN