Program Kampanye Neni Dicoret Pemkot Bontang, Dianggap Bukan Prioritas Lagi

Bontang, nomorsatukaltim.com – Program Neni Moernaeni semasa menjabat Wali Kota Bontang dicoret. Salah satunya Program Dua Ratus Juta (Produta) tiap RT.

Ya, pemerintah pusat menuntut belanja daerah harus diarahkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi. Tuntutannya sekitar 25 persen dari dana perimbangan atau dana transfer umum dari APBN. Persentase sekitar 25 persen itu setara Rp 200 miliar. Anggaran sebesar itu harus masuk dalam daftar belanja Bontang tahun ini. Produta sendiri anggaran yang dititipkan ke kecamatan. Dari kecamatan lalu diteruskan ke Kelurahan baru ke RT.  Dulu Produta menjadi jualan saat masa kampanye kandidat Neni dan Basri. Ini program tandingan petahana saat itu: Program Lima Puluh Juta per RT (Prolita). Dana Rp 200 juta diperuntukkan untuk kegiatan fisik, seperti pembangunan drainase, jalan.  Selebihnya untuk pengembangan ekonomi di tingkat RT. Namun, tujuan untuk kepentingan ekonomi tak pernah terwujud karena terbentur aturan. Selama ini hanya diarahkan untuk pengadaan dan kegiatan fisik di tiap RT. "Tidak dihapuskan tapi ditunda," ujar Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati kepada disway saat dikonfirmasi, Minggu (11/4/2021). Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Amirudin menyebutkan total Produta tahun ini sekitar Rp 25 miliar. Tiap RT tak lagi menerima Rp 200 juta, melainkan hanya Rp 50 juta saja. Sesuai kemampuan keuangan daerah. "Kan tahun ini dianggarkan cuman Rp 50 juta untuk 500an RT se-Kota Bontang," ujar Amir saat dikonfirmasi. Pemerintah terpaksa mengalihkan dana dari produta karena tuntuta 25 persen itu. Dari produta pun hanya menutupi 10 persen saja dari Rp 200 miliar yang dibutuhkan. "Belum seberapa itu," ungkapnya. Intruksi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan meminta agar program pemulihan ekonomi dilakukan secara terukur dan terarah.  Tak seperti program sebelumnya. Bapelitbang inginkan agar kali ini program pemulihan ekononi tepat sasaran dan terukur. Makanya digandeng lah akademisi dari Universitas Mulawarman. Tugas akademisi ini untuk mendata siapa saja kelompok yang paling parah terdampak COVID-19. "Sekarang sedang di lapangan itu riset," ujarnya. Setelah data itu rampung. Pemerintah sisa membelanjakan anggaran yang dicabut dari program-program non prioritas lainnya. Kemudian dibelanjakan sesuai hasil riset tadi.  Sampai saat ini Bapelitbang masih mencari sumber anggaran lain untuk menggenapi tuntutan pusat Rp 200 miliar itu. Program di tiap dinas yang dinilai belum prioritas atau sesuai untuk kepentingan ekonomi akan dikelompokkan dalam satu mata anggaran : 25 persen untuk pemulihan ekonomi. (wal/boy)