Pemkot Samarinda Beres-Beres Aset, Data Berantakan, Disinyalir Ada yang “Berpindah Tangan”

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pemkot Samarinda menyoroti data-data kepemilikan aset daerah yang berantakan. Bahkan ditengarai banyak aset lahan yang telah berpindah tangan. Atau diklaim kepemilikannya oleh pihak lain.

Oleh sebab itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun memerintahkan Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD). Untuk membuat sistem digitalisasi. Terhadap data-data aset yang dipunyai pemkot. "Saya meminta kepada BPKAD untuk meneliti aset-aset tanah mana saja yang dimiliki pemerintah kota. Yang sudah berpindah kepemilikan ke personal lain. Infonya ada di daerah pergudangan," sebut Andi Harun ketika memimpin rapat dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (18/3) di Sekretariat Pemkot Samarinda. Digitalisasi itu dinilai penting. Untuk memperjelas data kepemilikan dan status hukum aset pemerintah daerah. Sebab, ke depan pemkot berencana mengoptimalkan aset-aset yang ada. Terutama yang sedang mangkrak. Atau nir-fungsi. Misalnya melalui skema bisnis atau kerja sama dengan pihak ketiga. Agar aset-aset tersebut bisa berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti contohnya, sebut Andi Harun, Gedung Plaza 21. Sudah ada beberapa perbankan yang menawarkan diri. Mereka tertarik memanfaatkan untuk perkantoran. "Begitu juga dengan aset tanah yang kita miliki. Bisa saja ditawarkan untuk dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Untuk pengembangan bisnis mereka," katanya. Selain itu, ada pula aset lahan milik pemkot di Kecamatan Palaran. Yang sudah dilirik banyak pengembang. Untuk pengembangan kawasan ekonomi. Karena lokasinya yang sangat prospektif untuk itu. Maka dari itu, menurutnya penting untuk menginventarisasi aset-aset yang ada. Mantan legislator Karang Paci-sebutan DPRD Kaltim- itu juga menginstruksikan para OPD. Untuk turut menelusuri dokumen perjanjian kerja sama aset pemerintah dengan swasta. Ia juga memerintah untuk mengejar personal-personal "nakal". Yang terindikasi melakukan klaim sepihak terhadap aset milik pemerintah kota. (das/eny)