Soal DOB Samarinda Seberang, Pemkot Tak Beri Sinyal Pemekaran

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Wali Kota Samarinda Andi Harun memberi sinyal belum menginginkan adanya pemekaran wilayah. Wacana pembentukan DOB Samarinda Seberang disebut belum menjadi pembahasan yang eksis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Persoalan tersebut dinilai masih memerlukan kajian lebih mendalam. Andi Harun justru berharap ada opini pembanding atau second opinion. Yang tidak hanya berbicara tentang syarat-syarat administratif. Tetapi ada kajian yang lebih mendalam terkait ekonomi, sosial, geografi dan sebagainya. "Tentu kita sangat menghargai gagasan itu. Namun ini masih perlu kajian lebih dalam," ujar pemimpin anyar Kota Tepian itu, saat menerima kunjungan anggota DPD RI Muhammad Idris dan tim DOB Samarinda Seberang di ruang VIP Balai Kota, Kamis (18/3) kemarin. Menurutnya, untuk mengukur persoalan DOB, tidak cukup hanya dengan pidato-pidato politik. Dan argumentasi-argumentasi yang tidak memiliki dasar akademis yang kuat. "DOB ini tidak boleh hanya menjadi wacana politis saja. Tapi benar-benar terlebih dahulu harus dipastikan. Apa iya benar akan menjamin kesejahteraan rakyat," katanya skeptis. Ia mengatakan, untuk menyetujui usulan itu, masih membutuhkan kajian yang benar-benar empiris. Untuk mempertimbangkan sebagai bagian dari unsur kehati-hatian. Selain syarat-syarat formil, ada pra-syarat yang tidak bersifat artifisial, namun spesifik, yang dipenuhi untuk pembentukan DOB. Seperti soal anggaran untuk pembangunan kantor pemerintah, infrastruktur dan fasilitas. Serta yang paling penting, adalah dukungan dari daerah induk. Yang menurut undang-undang pemekaran wilayah, harus mampu membina dan "menyusui" wilayah pemekaran selama tiga tahun awal, sebelum benar-benar dilepaskan. Menurutnya, pada kajian-kajian itulah letak penting untuk mengaitkan semua hal itu dengan kesejahteraan masyarakat. "Tetapi saya katakan. Saat ini kami belum memiliki perencanaan yang memiliki jangkauan untuk memberikan pertimbangan persetujuan untuk DOB ini," ia menegaskan. Wakil Ketua DPRD Samarinda M Subandi yang terlibat dalam pertemuan itu turut berpendapat. Menurutnya, selama DOB bertujuan untuk kemaslahatan, maka sangat dimungkinkan. Hanya saja, kemampuan anggaran dan kewajiban daerah induk mendukung penuh selama tiga tahun berturut-turut yang menjadi persoalan. "Sementara ini kita ketahui, APBD Samarinda di kisaran Rp 3 triliun. Itu juga bisa dibilang belum cukup untuk Kota Samarinda sendiri. Nah, ini yang harus dipikirkan," papar Subandi. Secara pribadi Subandi menilai, bahwa perencanaan DOB memang semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Yang menginginkan pemerataan pembangunan. Lain pihak, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhammad Idris mengatakan, pihaknya siap mendukung rencana lawas itu. Selama hal tersebut memang muncul dari aspirasi masyarakat. Dan benar-benar menginginkan pemerataan pembangunan. Meskipun, Muhammad Idris sepakat mesti ada kajian mendalam terlebih dahulu. Yang disusun dalam kerangka akademis. "Kan itu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Harus ada persetujuan wali kota dan DPRD. Itu yang harus dikaji dulu secara mendalam. Apakah memang benar-benar memungkinkan," tuturnya Wacana pemisahan wilayah yang terputus Sungai Mahakam dari Samarinda ini, kembali menjadi buah bibir beberapa bulan terakhir. Isu itu sudah bergulir bertahun-tahun sebelumnya. Digaungkan oleh sejumlah kelompok masyarakat di tiga kecamatan, di seberang Samarinda. Namun pembicaraannya timbul tenggelam. Di awal pandemi pembahasannya sempat hilang. Kini warga yang getol mengusulkan, berharap pada pemerintahan baru untuk mendukung. Namun Balai Kota secara samar-samar nampak masih kedap terhadap rencana itu. (das/eny)