Gapki Bentuk Satgas Percepatan PSR

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membentuk satuan tugas mempercepat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Satgas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota Gapki.

Pembentukan satgas ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman PSR tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS. Penandatangan MoU ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah mempercepat program PSR. Dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 koperasi juga kelompok tani dan 7 perusahaan anggota Gapki.  Nota kesepahaman ini menghimpun setidaknya 18,214 ha perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan. Atau 10 persen dari target tahunan. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR. Yang telah ditentukan oleh presiden yaitu 180 ribu hektare per tahun. “Kerja sama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya, Jumat (12/3/2021) melalui siaran virtual. Ia melanjutkan, pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak 2016. Joko Supriyono mengungkap, Gapki sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerja sama. Namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik. "Saat ini, Gapki sedang mengembangkan pilot project pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerja sama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR," kata Joko Supriyono. Selanjutnya, Gapki dengan dukungan Kemenko Bidang Perekonomian juga membentuk Forum PSR. Yang nantinya akan memonitor, mengevaluasi serta mengimprovisasi proses di lapangan yang lebih efektif. Deputi II Kemenko Perekonomian Musdhalifah M menjelaskan, industri kelapa sawit tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia. Akan tetapi juga menjadi penyokong dalam ketahanan pangan dunia. Setidaknya 33 persen minyak nabati dunia berasal dari Indonesia. Subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah produktivitas yang masih sebesar 3,6 ton CPO/ha per tahun. Padahal potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO/ha per tahun. “Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor di antaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices (GAP), lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” ujar Musdhalifah. Berdasarkan Kepmentan Nomor 833 Tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta ha. Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41 persen. Karenanya, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. “Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program Peremjaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak,” pungkasnya. (fey/eny)